Berusia 375 Tahun, Kabupaten Bandung Masih Banyak Kelemahan

gedung Pemkab Bandung

gedung Pemkab Bandung

POJOKBANDUNG.com, SOREANG–Berusia 375 tahun, Kabupaten Bandung masih menyimpan sejumlah kelemahan, pembenahan pun harus dilakukan oleh pemerintahan yang berulang tahun pada 20 April tersebut.


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hen hen Asep Suhendar, menilai jika berbagai permasalahan di Kabupaten Bandung harus segera dibenahi, baik dalam infrastruktur, kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang infrastruktur, dalam dua tahun terakhir diakui Pemkab Bandung gencar melakukan pembangunan jalan. Betonisasi menjadi salah satu andalan program perbaikan jalan.

“Tapi betonisasi tidak disertai dengan pembangunan drainase, akhirnya jalan menjadi cepat rusak dan banjir cileuncang selalu terjadi ketika hujan turun,” tutur Henhen, Rabu (20/4).

Selain itu, penerangan jalan umum juga masih menjadi keluhan masyarakat. Soalnya, banyak jalan yang rawan kejahatan karena gelap tanpa ada PJU.

Padahal, masyarakat telah dibebankan pajak penerangan jalan umum, sehingga sudah menjadi kewajaran jika pemerintah juga menyediakan penerangan bagi jalan umum.
“Jangan cuma menambah terus PJU baru, kalau PJU lama tidak berfungsi dan tidak dirawat. Seharusnya seimbang lah antara kewajiban rakyat dan hak mereka mendapatkan pelayanan PJU yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Masalah klasik yang belum juga mempunyai penyelesaian optimal adalah sampah dan banjir. Menurut Henhen, masalah sampah beberapa waktu lalu menjadi sorotan berbagai pihak.

Padahal, kabupaten bandung telah mempunyai puluhan truk pengangkut sampah. Disisi lain, masyarakat juga dibebankan biaya pengangkutan tiap bulannya, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola secara optimal sampah di masyarakat yang saat ini tertumpuk tanpa diangkut.

“Harus mempunyai cara efektif pengolahan sampah. Janga mengandalkan TPA, dinas terkai harus mempunyai grand design pengolahan sampah. Begitu juga dengan banjir, harus diselesaikan,” ucapnya.

Dalam bidang pertanian, pemerintah juga harus mempunyai rancangan strategis terhadap makin menyusutnya lahan pertanian. Pembanguna fisik yang menjadikan banyak sawah beralih fungsi menjadi perumahan atau hal lainnya.

Selama ini, pemerintah memang selalu membanggakan produksi padi yang diklaim surplus. Namun cenderung mengesampingkan komoditas lainnya seperti strawbery yang saat ini produksinya menurun. Padahal, kabupetan Bandung menjadikan strawbery sebagai ikon.

Lebih lanjut Hen hen mengatakan, berdasarkan informasi dari Sekertariat Gabungan (Setgab) Presiden Joko Widodo, bahwa presiden menginginkan berbagai perizinan usaha bagi para pelaku UMKM harus dibebaskan dari biaya. Serta mempercepat proses perizinan. Ini bertujuan, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Saya harap Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya bidang perizinan, bisa menangkap dengan cepat kebijakan itu. Sehingga, bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM,” ungkapnya.

Sementara itu, Fery Purnama (32) warga Kecamatan Cicalengka, mengatakan usia 375 tahun, bukan lah usia yang muda. Harusnya di usia setua ini, rakyat tinggal menikmati hasil dari berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Di usia yang tidak muda lagi, bukan lagi bicara perubahan, perubahan yang tak ada maknanya untuk rakyat. Kami sebagai rakyat Kabupaten Bandung belum banyak merasakan hasil pembangunan. Pembangunan cenderung terjadi di pusat kota, Soreang,” kata Fery.

Dikatakan Fery, berbagai kemudahan dan kenyamanan fasilitas pemerintah belum terlalu banyak dirasakan rakyat. Sementara, fasilitas yang dinikmati di wilayah Cicalengka seperti jalan, katanya, hanya jalan nasional dan provinsi. Sementara jalan yang dikelola kabupaten belum dirasakan nyaman dilalui.

Begitu juga pada sektor pelayanan publik seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan Kartu BPJS, katanya, semua dipusatkan di Soreang. Kalau pun ada mobil Sabilulungan, cenderung dimanfaatkan oleh oknum dengan tidak menginformasikannya kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M Naser menyatakan, menyusul Tol Soroja, jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung dan selesainya pembangunan jalan lingkar Monteng di Kecamatan Ibun, dinial bisa membuka berbagai peluang usaha masyarakat. Bahkan lima tahun ke depan peluang ekonomi di Kabupaten Bandung akan semakin terbuka lebar.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran birokrat dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut, karena tingkat persaingan beberapa tahun mendatang akan semakin ketat seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Asean,”kata Dadang, pada Upacara Peringatan hari jadi Ke-375 Kabupaten Bandung dan Hari Kartini ke-137 di Lapang Upakarti Soreang, Rabu (20/04/16).

Selain sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, Kota Soreang terus didandani untuk dijadikan pusat ilmu pengetahuan atau “Puseur Elmu”, seni budaya dan religius. Disamping dilakukannya pengembangan Stadion Si Jalak Harupat untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan serta wisata olahrga.

“Fasilitas yang telah tersedia ini, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat,”ujarnya

Pertumbuhan ekonomi yang terus menggeliat di Kabupaten Bandung, menurut Dadang Naser bisa dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga berlaku, dimana pada 2015 meningkat sebesar 10,7% dibanding tahun 2014 lalu. Sementara laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47% dengan raihan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 76,45 poin.

Sedangkan di bidang pendidikan, kata Dadang, rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2015 mencapai 9,04 tahun. Itu artinya, penduiduk Kabupaten Bandung pada tahun 2015 telah menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP telah memenuhi target wajar dikdas 9 tahun. (Mld)

Loading...

loading...

Feeds

Momen RAFI 2021, Telkomsel Siaga Maksimalkan Jaringan

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA- Telkomsel siap memastikan ketersediaan kualitas jaringan dan layanan yang prima demi menghadirkan pengalaman digital untuk #BukaPintuKebaikan bagi masyarakat …

PDRI Siap Kawal Distribusi KIP Kuliah Merdeka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) akan memantau dan mengawal distribusi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka …