Margarito Sebut Pelimpahan ke KPU Pangandaran Cacat Hukum

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis (kedua dari kiri) didampingi Presidium Pangandaran  Supratman hadir dalam sidang gugatan ke KPU Ciamis dan KPU Pangandaran di  PTUN Bandung, Selasa (19/4).

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis (kedua dari kiri) didampingi Presidium Pangandaran Supratman hadir dalam sidang gugatan ke KPU Ciamis dan KPU Pangandaran di PTUN Bandung, Selasa (19/4).

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Presidium Pangandaran diketuai Supratman menghadirkan pengamat hukum tata negara Margarito Kamis untuk dimintai pandangan terkait gugatan ke KPU Ciamis dan KPU Pangandaran di PTUN Bandung, Selasa (19/4).

Margarito menegaskan, dalam hukum tata negara tidak ada dasar hukumnya pelimpahan ¾ jalan dari KPUD Ciamis ke KPUD Panganadaran. “Dan itu saya nyatakan tidak sah dan cacat hukum penyelenggaraanya,” tegas Margarito.

Ia menambahkan, peraturan KPU No 2 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum merupakan peraturan yang paling amburadul jika dibandingkan dengan undang-undang lain. “Kedatangan saya ke PTUN untuk memberikan pandangan yang benar terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Pangandaran, karena tidak ada dasar hukum menurut undang-undang pelimpahan wewenang dari KPU Ciamis ke KPU Pangandara, apalagi ini sudah ¾ jalan,” tegas Margarito lagi.

Sehingga ia menilai, gugatan Presedium Pemekaran Pangandaran ke KPU sudah tepat. “Di negara kita untuk Daerah Otonomi Baru (DBO) sistem yang benar selalu dianut dan diprakarsai oleh masyarakat. Karena dalam undang-undang setiap warga negara berhak memperjuangkan haknya,” tandasnya.
DBO yang baru dimekarkan, lanjut dia, untuk mengisi jabatan bupati atau walikota harus melalui pemilihan. Namun tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Ciamis sudah berjalan, tapi saat pelaksanaan pencoblosan mengapa ada pelimpahan ke KPU Pangandaran.

Menurut dia, tujuan penyelenggaraan yang baik harus dicapai dengan baik pula. “Tapi kalau dari tahapan dan penyelenggaraan saja kurang baik, bagaimana mau mencari dan melahirkan pemimpin baik. Karena penyelenggaraan pemilu harus mengandung asas dan sistem yang benar,” tegasnya (man/mun)

Loading...

loading...

Feeds