Pengadaan Kapal 30 GT Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar Diduga Cacat Hukum

kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar

kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG-– Pembangunan kapal perikanan 30 GT dengan alat tangkap Gillnet dan kapal perikanan 30 GT alat tangkap Longline dan jaring cumi yang bersumber dana APBD Jabar 2014 diduga cacat hukum. Dugaan minus ini tercium sebelum pelaksanaan lelang.

Ini diperkuat dengan data yang diperoleh Radar Bandung (grup pojokbandung.com). Dalam data tersebut menguatkan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat selaku pemangku kebijakan tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan benar, sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak dapat dihindarkan.

Sumber Radar Bandung yang layak dipercaya mengatakan, seharusnya perusahan PT KM tetap mengedepankan prinsip–prinsip pengadaan barang/jasa dan kaidah bisnis yang baik. “Namun, saya mensinyalir ada kolusi antara KPA, PPK, Panitia Pengadaan, penyedia/pemenang dan panitia penerima hasil pekerjaan,” tegas sumber tadi.

Sumber tersebut memaparkan, Pasal 93 Perpres 70/2012 poin c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Sementara Pasal 118 poin c. membuatdan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

Selain adanya dugaan surat dukungan palsu, sumber tersebut menduga, PT KM sebagai pemenang juga mengsubkontrakan pekerjaan secara keseluruhan dengan SPK No.069/KM/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.
Pasal 87 Perpres 70/2012 Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Ir Jafar Ismail MM pada surat jawaban nomor 523/3388/Tangkap tertanggal 12 April 2016, perihal penjelasan pembangunan kapal perikanan 30 GT.
Menurut lampiran surat jawaban yang ditandatangani kepala dinas, bahwa PT KM memiliki galangan kapal sendiri yang berlokasi di Desa Kohod, Kec Pakuhaji Kab Tanggerang sehingga tidak perlu lagi dukungan galangan.
Dalam surat itu, Direktur PT KM menjelaskan, galangan kapal UD Enam Sembilan terdapat kerjasama sewa menyewa galangan kapal untuk pembuatan/pembangunan kapal kayu, dengan pertimbangan dekatnya bahan baku utama kayu disekitar daerah tersebut.

“Kami sama sekali tidak mengetahui sebelumnya kalau pekerjaan pembangunan kapal tersebut di sub kontrakan kepada UD Enam Sembilan apalagi adanya SPK No.069/KM/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang pekerjaan pembuatan kasko pekerjaan kasko kapal 30 GT dan pendingin sebanyak tujuh unit antara PT.KM dengan UD Enam sembilan, baru kami ketahui berdasarkan hasil audit BPK,” terang Kepala Dinas dalam suratnya itu.

Dalam surat itu juga dijelaskan, PT KM hanya memiliki galangan kapal sendiri khususnya kapal fiber. Sedangkan pembuatan kapal kayu menurut Direktur PT KM terdapat kerjasama sewa menyewa galangan kapal dengan UD Enam sembilan Kabupaten Batang untuk kapal kayu, dengan pertimbangan dekatnya bahan baku utama kayu.

Sementara Internet Protocol Address yang sama dari calon penyedia yang memasukan penawaran pada paket pembangunan kapal perikanan 30 GT dengan alat tangkap gill net PT NS dan CVRMB, panitia pengadaan barang/jasa memang tidak elaksanakan pengecekan terhadap kode akses internet protocol address dari calon penyedia yang memasukan penawaran karena tidak mengetahui bahwa salah satu cara melihat indikasi calon penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali bisa dilihat dengan menbandingkan kesamaan IP address.
Apalagi untuk mengetahuinya harus ditempuh prosedur tertentu yang harus diajukan melalui LPSE. Kesamaan internet protocol address mungkin bisa di sebabkan karena menggunakan fasilitas internet yang sama diantaranya menggunakan ruang bidding LPSE yang sama. (man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Habib Rizieq Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com,JAKARTA– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab minta maaf karena beberapa waktu lalu dirinya membuat kerumunan massa …

Viral Azan Serukan Jihad

POJOKBANDUNG,com, BANDUNG – Aksi sekelompok orang yang mengumandangkan azan pada beberapa tempat viral di media sosial (medsos). Namun, dari panggilan …