PKL Purnawarman Tuntut Janji Pemkot, Kalau Tidak ….

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) Jalan Purnawarman mengaku rugi setelah direlokasi, mereka menuntut
Pemkot Bandung segera merealisasikan janjinya. Kalau tidak, mereka mengancam akan kembali ke jalan.


“Kami meminta Pemkot Bandung segera merealisasikan semua janji yang sudah disepakati. Kalau tidak kami kembali ke jalan, dan akan mengatur diri sendiri,” ujar Koordinator Aksi Cici , 47, saat ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa di Jalan Purnawarman Kota Bandung, Selasa (12/4).

PKL Purnawrman direlokasi pada 14 Maret 2016, saat itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah menjanjikan beberapa di antaranya mengenai sarana dan prasarana, mendesain, mempromosikan, menata serta membina para PKL.

“Namun pada kenyataannya hingga sekarang ini, masih belum juga dipenuhi,” ungkap Cici.

Akibatnya, PKL menderita kerugian, lantaran pendapatan yang menurun. Menurut Cici, tempat relokasi saat ini tidak strategis, listrik mereka usaha sendiri, ruang keterlibatan dalam desain relokasi pun tidak ada.

“Jenis dagangan yang kami jual bersifat mencari pembeli bukan dicari pembeli. Karena tempat berjualan akan menentukan pendapatan dan penghidupan kami,” tandasnya.

Namun demikian, para PKL Purnawarman hingga sekarang ini masih bersedia untuk menempati tempat relokasi sambil menunggu adanya itikad baik dari Pemkot Bandung guna merealisasikan janjinya.

“Kita tunggu itikad baik dari Pemkot sampai 15 April ini,” paparnya.

Tuntutan PKL Purnawarman dalam aksi damai itu meilputi Pemkot Bandung segera memenuhi kebutuhan mendasar di tempat relokasi seperti listrik, air dan tidak banjir disaat turun hujan, turut menyediakan media promosi untuk PKL, tidak membatasi jumlah pedagang yang menempati daerah relokasi sesuai dengan jumlah PKL yang berada di Jalan Purnawarman, membuka ruang PKL untuk terlibat dalam proses desain lokasi relokasi sesuai dengan jumlah PKL termasuk menyesuaikan lahan dengan jumlah gerobak yaitu memberikan ruang antar gerobak serta antara kalan dengan tempat pelanggan.

Selain itu, Pemkot Bandung membuka diskusi soal status kepemilikan lahan relokasi apakah kontrak, sewa atau lainnya termasuk jangka waktu. (mur)

Loading...

loading...

Feeds