Ini Kronologi Penangkapan Jaksa dan Bupati Subang Versi KPK

Penyidik KPK dalam penggeledahan di Kantor Pemkab Subang. (anwar)

Penyidik KPK dalam penggeledahan di Kantor Pemkab Subang. (anwar)


POJOKBANDUNG.com, JAKARTA
— Setelah diperiksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi menjadi tersangka. Bupati Subang Ojang Sohandi diduga terlibat kasus suap terkait penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Selain menjerat Bupati Subang Ojang Sohandi, KPK juga menjerat dua orang jaksa di Kejati Jabar.


Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, uang yang diamankan KPK senilai Rp 528 juta rencananya digunakan untuk mengamankan Bupati Subang Ojang Sohandi agar tidak terjerat perkara tersebut.

“Tujuannya pasti untuk mengamankan OJS agar tidak tersangkut kasus,” ujar Agus di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2016).

Kronologi penangkapan Bupati Subang Ojang Sohandi seperti berikut ini:

Sabtu, 9 April 2016

Lenih Marliani (LM) yang merupakan istri terdakwa kasus korupsi, Jajang Abdul Kholik (JAK), membikin janji dengan jaksa penuntut umum Kejati Jabar, Devyanti Rochaeni (DVR).

Senin, 11 April 2016

07.00 WIB

Penyerahan uang Rp 528 juta oleh LM terjadi di ruang kerja DVR di lantai 4 Kejati Jabar.

07.20 WIB

Tim KPK menyergap LM saat hendak masuk ke mobil di parkiran Kejati Jabar. Selanjutnya, tim KPK mengamankan DVR di ruangannya. Uang Rp 528 juta pun diamankan KPK.

KPK menduga uang Rp 528 juta adalah hasil kesepakatan antara LM dengan DVR serta seorang jaksa bernama Fahri Nurmallo (FN). Namun jaksa FN telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah.

13.40 WIB

Tim KPK juga menangkap Bupati Subang Ojang Sohandi (OJS) bersama seorang ajudannya. Tim menemukan uang Rp 385 juta yang diduga merupakan gratifikasi, tapi KPK belum merinci dari mana uang gratifikasi itu.

Tim KPK membawa para tersangka ke KPK untuk diperiksa secara intensif. Kemudian kelima orang itu pun ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk tersangka LM, JAK, dan OJS disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan/atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2002, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Khusus tersangka OJS juga dikenakan Pasal 12 huruf B Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2002

Untuk tersangka DVR dan FN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2002, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(dtc)

Loading...

loading...

Feeds