Hentikan Pencaplokan Tanah di Punclut Bandung

Ilustrasi

Ilustrasi

Di tempat yang sama, perwakilan tim kuasa hukum, James Panjaitan, mengatakan, SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19-VIII-1997 sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Sehingga SHGB PT DAM di Punclut bisa dikatakan tidak ada.


Dia menjelaskan, tidak lama setelah SK Menteri Agraria tersebut dikeluarkan, langsung digugat pihak-pihak yang kepemilikan sertifikatnya dibatalkan. Saat itu dikuasakan kepada Roy Aviant ME. SH, yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

Saat persidangan awal pada 1998, PTUN Bandung menolak gugatan Roy tersebut. Namun, pada persidangan banding tahun 1999, PTUN Jakarta memenangkan sebagian gugatan Roy yang salah satu putusannya membatalkan SK Menteri Agraria tahun 1997. Maju ke sidang kasasi di tahun 2002 Mahkamah Agung juga memenangkan Roy, dan SK Menteri Agraria No 19-VIII-1997 tetap harus dibatalkan.

Begitu pun saat dijukukan Peninjauan Kembali, mahkamah tetap pada putusannya yang salah satunya memerintahkan pembatalan SK Menteri Agraria No 19-VIII-1997. “Gilanya sekalipun sudah inkrah pada tahun 2002 (kasasi), SK Menteri tersebut tetap belum dicabut sampai sekarang. Lebih gila lagi, sekalipun sudah diputuskan pengadilan kasasi BPN pusat malah mengeluarkan SHGB untuk PT DAM pada tahun 2014. Dan paling gilanya, SHGB tersebut digunakan juga untuk meligitimasi pencaplokan lahan-lahan yang berada di luar SHGB tersebut. Seperti yang terjadi pada bu Harda ini,” katanya.

Menurut James, lahan yang dimiliki Harda adalah tanah mendiang suaminya Jajat Samsudajat, yang mendapatkannya dari pengalihan hak garap dari Subandi tahun 1998 (sebanyak 46 akte). Subandi sendiri mendapatkan hak tersebut dari pemerintah tahun 1951.

Sementara lahan Lili Sumatri dkk yang menjadi dasar keluarnya SK Menteri Agraria No 19-VIII-1997 (dasar pembuatan SHGB PT DAM), diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat pada tahun 1961. “Lahan Bu Harda ini jelas bukan objek yang ditunjuk oleh SK Menteri Agraria tahun 2017. Tapi gara-gara berada dalam satu hamparan, semuanya jadi dianggap masuk dalam SHGB yang dikantungi PT DAM,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …