Hentikan Pencaplokan Tanah di Punclut Bandung

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah diminta segera mencabut pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19-VIII-1997 dan produk turunannya yang sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Ini dinilai penting oleh masyarakat Punclut, Bandung untuk menghentikan berbagai pencaplokan lahan di kawasan tersebut.
“Gara-gara SK Menteri Agraria itu tanah peninggalan suami saya dicaplok begitu saja oleh PT Dam Utama Sakti Prima. Tanpa ada jual beli, ataupun penggantian yang jelas,” kata Harda Putri. salah seorang warga Punclut, di kawasan Jalan Cimanuk, Bandung, Senin (11/4).


Dia menjelaskan, penerbitan SK Menteri Agraria tahun 1997 yang berisi pembatalan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/insp.P/1961 yang memberikan sertifikat hak milik kepada 943 warga (R. Lili Natakusumah dkk) di atas lahan seluas 84,21 hektar di kawasan Punclut, Kelurahan Dago, Ciumbuleuit, Kota Bandung, dan Desa Pagerwangi Kabupaten Bandung Barat. Selain mencabut kepemilikan Lili Natakusumah dan kawan-kawan, SK Menteri Agraria tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan yang dibatalkan sertifikatnya tersebut akan dimanfaatkan dan digunakan oleh PT DAM Utama Sakti untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu ‘Bukit Dago Raya’.

Dengan dasar SK Menteri Agraria No 19-VIII-1997, Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 10/HGB/BPN/2004 untuk PT DAM pada tahun 2004. “Tanah peninggalan suami saya sebenarnya, tidak masuk ke dalam lahan SHGB yang diterbitkan itu. Tapi entah kenapa jadi ikut-ikutan dicaplok oleh PT DAM. Karena tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawannya, sudah belasan tahun status kepemilikan saya di lahan warisan mediang suami saya menjadi terkatung-katung. Tidak jelas bagaiamana jual-beli atau penggantiannya, tapi tanahnya sudah diambil PT DAM,” paparnya.

Selain itu, tambah Harda, SHGB yang digunakan oleh PT DAM tersebut sebenarnya sudah tidak sah lagi karena sudah diputuskan pengadilan (inkrah) sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dalam keputusan tersebut, SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19-VIII-1997 yang menjadi dasar pembuatan SHGB tersebut sudah dinyatakan batal.

“Bayangkan, tanah saya diambil begitu saja oleh PT DAM dengan dalih mengantugi SHGB, yang sebenarnya juga sudah tidak sah. Ini bukan negara hukum namanya. Di mana Pemerintah untuk membela masyarakat lemah yang haknya ditindas oleh mereka-mereka yang memilki kekuatan dan kekuasaan,” sesalnya.

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …

Sosok Habib Rizieq di Mata UAS

POJOKBANDUNG.com – Ustadz Abdull Somad (UAS) memberikan pandangannya terhadap sosok Habib Rizieq Shihab. Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu …