Reklamasi Jakarta, Jabar Perketat Izin Tambang

Ahmad Heryawan

Ahmad Heryawan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin pemanfaatan eksploitasi lingkungan di Jabar terlebih setelah adanya rencana reklamasi pantai di DKI Jakarta. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perizinan eksploitasi lingkungan seperti pertambangan berada di pemprov.


Sehingga, meski tidak ada kaitannya secara langsung dengan reklamasi pantai Jakarta, pihaknya tidak akan gegabah dalam mengeluarkan izin pertambangan. “Tapi tentu, dari mana material diambil, itu urusan dengan kita. Kita tentu tidak akan mengizinkan eksploitasi material-material yang merusak lingkungan di Jabar,” kata Heryawan usai memimpin rapat OPD di Gedung Sate, Bandung, Senin (11/4).

Heryawan menjelaskan, pihaknya tidak melarang eksplorasi alam di Jabar asalkan tidak merusak lingkungan. Namun, berdasarkan aturan tersebut, saat ini perizinannya tidak semudah saat dikelola pemerintah kabupaten/kota.

“Galian C di kita sekarang tidak mau urusan perizinan saja, tapi masuk urusan tata ruang. Sekarang agak sedikit panjang, tapi cepat,” katanya.

Kepala BPLHD Jabar Anang Sudharna mengatakan, rencana reklamasi Jakarta akan berpengaruh ke Jabar, terutama menyangkut pemenuhan material. “Memperhitungkan dampak bukan hanya lokalan, tapi ke wilayah lain, ke Jabar, Lampung. Pasirnya dari mana, tanah urug, material lainnya. Dari mana? DKI (Jakarta) enggak punya apa-apa,” kata Anang di tempat yang sama.

Oleh karena itu, Anang mempertanyakan kebutuhan material proyek tersebut berasal dari mana. Menurut dia, pihaknya berkepentingan untuk mengetahui hal tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Terlebih, Anang memperoleh informasi bahwa pasir untuk reklamasi tersebut berasal dari pantai utara Indramayu. “Kita tuntut, kita minta mereka dari mana mendatangkannya. Bagaimana dampaknya? (Contoh) ketika batu dari Bogor, bagaimana transportasinya? Dampaknya? Sekarang aja Bogor lebur, apalagi nanti,” katanya.

Anang menyontohkan, reklamasi yang dilakukan pada sekitar 300 hektare wilayah laut membutuhkan material yang tidak sedikit. “250-300 hektare laut nantinya akan diurug sehingga menjadi darat. Kalau kedalaman laut yang akan diurug 10 meter, bisa hitung ada berapa meter kubik. Didatangkan ke sana melalui moda apa? Kereta? Truk? Dampaknya bagaimana?” ujarnya.

Selain itu, Anang pun mempertanyakan apakah proyek tersebut sudah memiliki hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. KLHS ini, tambah Anang, penting karena reklamasi tersebut berdampak terhadap ekosistem sekitar.

“Kita silakan saja (reklamasi). Cuma dampak lingkungan hidupnya ke Jabar harus dicegah. Kita enggak mau (Jabar)hancur lebur, mereka (DKI Jakarta) punya wilayah mewah,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds