Duh… 10 Pegawai Pemkot Cimahi Positif Narkoba

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Ratusan pejabat Pemkot Cimahi menjalani tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Cimahi di gedung B Pemkot Cimahi, Senin (11/4). Sepuluh orang diantaranya terindikasi positif mengandung zat psikotropika, jenis benzodiazepine.


Pihak BNN dan Badan Kepegawaian Daerah masih mendalami hal tersebut. Pasalnya, zat yang termasuk depresan tersebut terkandung dalam obat batuk dan magh.

“(Zat tersebut) Belum tentu dari narkoba. Karena zat tersebut (benzodiazepine) ada dalam kandungan obat batuk dan magh,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi, Lucky SM, Senin (11/4).

Pihaknya akan menindaklanjuti dengan memeriksa riwayat medis dengan melibatkan tim asessor BNN Cimahi, BKD, dan RSUD Cibabat. Jika ada resep dokter terkait obat tersebut, maka sanksi pidana akan luntur. Untuk itu ia belum memastikan apakah PNS tersebut mengkonsumsi narkoba atau tidak.

“Nanti kami periksa. Kalau memang catatan medisnya benar dan ada resep dokter dari obat yang mengandung benzo, berarti tidak apa-apa. Kecuali kalau memang dari ganja murni atau narkoba lain, itu beda lagi,” terangnya. Terkait zat Benzodiazepine, Lucky katakan mempunyai efek penenang.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, Harjono, hasil tes urine yang terindikasi mengandung zat narkoba, tidak serta merta ditindak dan disangsi. Sebab bisa saja PNS tersebut mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakit yang dideritanya tapi dia tidak mengetahui ada zat yang tercatat masuk golongan narkoba.

Agar tidak disangkakan mengkonsumsi narkoba, lanjut Harjono, para pejabat yang diperiksa harus mengisi formulir rekam medis. Dengan begitu diketahui obat apa yang sedang dikonsumsi termasuk penyakit yang dideritanya.

“Bisa saja dia memang sedang mengkonsumsi obat, tapi dia tidak tahu kalau obat yang dikonsumsi mengandung zat narkoba,” ujarnya.

Namun, ia memastikan jika ada PNS yang terbukti mengkonsumsi narkoba, akan diberikan sanksi dan melaporkan hal tersebut ke Walikota Cimahi, Atty Suharti. “Sanksinya bervariasi. Untuk sangsi teringan berupa teguran dan terberat pencoporan jabatan,” tegasnya.

Urine yang terindikasi mengandung narkoba itu, masing-masing empat orang laki-laki dan enam perempuan.

Sementara itu, para pejabat Pemkot Cimahi yang mengikuti tes urine hanya ddikuti oleh 381 PNS dari total 480 PNS. Itu artinya, ada 110 orang yang tidak mengikuti tes urine. Masing-masing beralasan 40 orang sedang mengikuti pendidikan, 20 orang sedang tugas di puskesmas dan 50 orang izin.

PNS yang mengikuti tes urine adalah mereka yang menduduki jabatan Esellon II, III, IV. Termasuk Walikota Cimahi Atty Suharti dan Wakil Walikota Sudiarto, juga ikut terlibat tes urine.

Atty Suharti mengatakan tes urine ini merupakan bentuk tanggungjawab sebagai PNS. “Kita harus dapat melaksanakan tugas sesuai aturan. Salah satu bentuknya yaitu dengan menghindari pengaruh negatif narkoba,” ujarnya.

Sebelum mengajak masyarakat memerangi narkoba, lanjut Atty, PNS selaku ASN tak boleh mendekati narkoba. “Para PNS harus membuktikan untuk bebas narkoba. Sebab, kinerja PNS dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat yang harus optimal,” kata Atty Suharti. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds