Pengadaan Mobil Baru, Pimpinan Dewan Segera Ambil Sikap

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah terkait rencana pengadaan mobil operasional bagi 95 anggota DPRD Jabar. Menurut Ineu, pimpinan dewan akan menggelar rapat untuk memutuskan apakah rencana tersebut dilanjutkan atau dibatalkan.

Meski tidak menyebut waktu pastinya, menurut Ineu rapat pimpinan tersebut kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ineu pun menambahkan, rapim tersebut tidak secara khusus membahas polemik mobil operasional mengingat masih banyaknya tugas yang harus diselesaikan wakil rakyat tersebut.

“Kami harus ada mekanisme di DPRD sendiri, ada rapim. Akan rapatkan bagaimana keputusan akhir,” kata Ineu di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (7/4).

Ineu menolak jika DPRD Jabar dinilai lamban dalam merespons terkuaknya usulan pengadaan mobil operasional ini. Meski penolakan dari masyarakat terus bermunculan, menurut Ineu pihaknya harus mengambil keputusan melalui mekanisme yang benar sesuai aturan yang berlaku di lembaga legislatif tersebut.

Terlebih, lanjut Ineu, saat ini seluruh anggota dewan tengah disibukkan oleh pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2015. “Kita tunggu rapat, yang pasti semua masukan kita perhatikan. Usulan masukan dari masyarakat, akan jadi kebijakan yang diambil DPRD. Nanti hasilnya akan disampaikan,” kata Ineu seraya menegaskan pihaknya akan mengutamakan usulan dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dilakukan.

Ineu pun mengklarifikasi sejumlah informasi yang beredar terkait rencana pengadaan mobil operasional tersebut. Menurut Ineu, mobil ini hanya diperuntukkan bagi 95 anggota dewan.

Sehingga, meski pengadaan ini dipenuhi, kata Ineu, pimpinan dewan yang berjumlah lima orang tidak akan mendapat mobil tersebut. Ineu pun membantah informasi yang menyebut pimpinan dewan telah terlebih dahulu mendapatkan mobil operasional yang baru.

“Pengadaan di 2015 itu tidak ada,” tegasnya. Selain itu, Ineu pun memastikan, rencana pengadaan mobil operasional untuk 95 anggota dewan ini belum diusulkan dewan ke Pemprov Jabar.

Meski sudah masuk dalam APBD Murni Jabar 2016, lanjut Ineu, masih banyak proses yang ditempuh jika ingin mewujudkannya. Lebih lanjut Ineu katakan, mobil operasional untuk 95 anggota dewan ini berbeda statusnya dengan mobil dinas yang selama ini sering disebut.

Mobil operasional bagi anggota dewan ini, tambahnya, lebih tepat jika disebut mobil pinjam pakai karena biaya perawatannya ditanggung oleh kantong pribadi masing-masing anggota dewan. Ini berbeda dengan mobil dinas bagi pejabat pemprov, termasuk pimpinan dewan.

Sebab, segala keperluan dan perawatan terkait penggunaannya ditanggung oleh negara. “Mobil dinas secara undang-undang hanya pimpinan (dewan). Kalau anggota pinjam pakai. Mobil dinas seluruhnya ditanggung dinas terkait (anggaran negara). Kalau pinjam pakai ditanggung sendiri,” katanya.

Ineu pun membantah opini yang menyebut rencana pengadaan mobil operasional 95 anggota dewan ini ada kaitannya dengan pembahasan LKPj Gubernur 2015. Isu pengadaan mobil operasional sebagai ‘alat tawar’ pembahasan LKPj 2015 menurut Ineu tidak benar.

“Saya pastikan tidak ada sangkut paut dengan LKPj. Saya juga bingung kenapa ini ‘ramai’ disaat pembahasan LKPj. Tapi satu hal dan saya yakinkan, ini tidak ada korelasinya dengan LKPj,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …