Rencana Pengadaan Mobil Dinas, Aher Serahkan ke Dewan

Ahmad Heryawan

Ahmad Heryawan

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG—Tokoh masyarakat Jawa Barat meminta pengajuan pengadaan mobil dinas jenis Toyota Fortuner oleh DPRD Jawa Barat dibatalkan. Hal ini dianggap menyakiti hati masyarakat terutama di tengah kondisi perekonomian sekarang.

Mantan politisi Jabar, Tjetje Padmadinata, mengatakan, dewan sebaiknya memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dibanding meminta pergantian mobil dinas. “Sebaiknya itu harus sangat diperhatikan. Jadi pada umumnya warga masyarakat sekarang ini susah hidup,
ekonomi masyarakat sekarang sedang berat, makanya harus dipertimbangkan,” kata Tjetje saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (6/4).

Tidak hanya di perkotaan, kondisi perekonomian yang sulit ini pun terjadi di desa. “Seperti di Garut, di kampung-kampung di sana banyak masyarakat yang kembali ke kayu bakar karena ketidakmampuan,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pengajuan pengadaan mobil dinas harus dikaji ulang. Terlebih, mobil yang dipilih merupakan mobil
mewah.

“Itu harus dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, ya ditunda, jangan sekarang-sekarang. Yang jelas jangan sekarang-sekarang, itu terlalu kontras dengan kondisi masyarakat sekarang. Saya saja murni pensiunan anggota DPR, kehidupan ini sudah berat. Apalagi masyarakat, terutama di daerah, kasihan masyarakat,” katanya seraya anggota DPRD Jabar harus bisa menerima fasilitas yang ada tanpa meminta lebih.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan keputusan mobil dinas ini ke DPRD Jabar. Menurutnya, usulan pergantian mobil dinas ini murni berasal dari dewan sehingga dirinya menyerahkan kembali ke dewan mengenai nasib rencana tersebut.

Namun, disinggung tingginya penolakan dari sejumlah kalangan, menurut Heryawan seharusnya dewan menggagalkan keinginan mobil dinas tersebut. “Kalau penolakan tinggi, DPRD harus merespons penolakan tersebut. Gitu kan,” katanya.

Jika ada permintaan penggagalan dari dewan, tambah Heryawan, pihaknya akan mudah membatalkan rencana tersebut. “Ya tentu kita dengan sangat mudah DPRD mengatakan enggak usah dilaksanakan, enggak usah kita, kan permintaannya dari DPRD asalnya,” pungkasnya.

Heryawan menegaskan, pergantian mobil dinas tersebut sudah masuk APBD Murni Jabar 2016. Rencana tersebut lolos dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Lolos di evaluasi Kemendagri,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds