DPRD Jabar Dorong Peningkatan Program Lumbung Pangan

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari

 
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–DPRD Jawa Barat mendorong peningkatan program lumbung pangan di Jawa Barat. Hal ini mengingat pentingnya program tersebut demi keberlangsungan hidup masyarakat. Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya mengatakan, keberaadan lumbung pangan mutlak dimiliki Jabar. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan tingginya permintaan akan pangan.


Asep menjelaskan, program lumbung pangan dalam kurun waktu empat tahun terakhir didanai dari APBD Jabar. Oleh karena itu, menurut Asep, pihaknya perlu mendapat masukan dan informasi yang efektif terkait efektivitas program lumbung pangan tersebut.

“Apa yang masih kurang dari program tersebut? Kendalanya seperti apa?” katanya. Berdasarkan informasi yang diterima dan hasil kunjungannya ke lapangan, saat ini yang menjadi kendala adalah keberadaan kelompok tani yang pada umumnya tidak berbadan hukum.

Ini berdampak pada sulitnya mereka mendapat bantuan keuangan dari pemerintah. Sebab, syarat untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan sosial harus organisasi berbadan hukum. “Sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan sosial,” katanya.

Namun, kata Asep, seharusnya ini tidak menjadi hal yang prinsip.
Sebab, di provinsi lain hal ini tidak menjadi kendala utama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Kondisi ini menjadikan bantuan yang diberikan provinsi kurang maksimal hanya karena masalah administrasi.

“Bantuan untuk lumbung pangan ini bukan untuk bisnis, ini masalah sosial untuk mencegah kerawanan pangan dan harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Kalau hanya mengandalkan bantuan yang mensyaratkan akta, pasti lama,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, meminta Pemerintah Provinsi Jabar lebih kreatif dalam menyalurkan dana bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat. Hal ini penting agar penyaluran dana tersebut tidak terhambat seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Menurutnya, pada 2015 lalu banyak dana bansos dan hibah yang gagal terserap. Padahal, hal tersebut sudah dianggarkan dalam APBD.
Pemprov Jabar melalui sejumlah organisasi perangkat daerahnya kurang berani dan kurang memiliki inisiatif untuk menyalurkan dana tersebut. “Jadi terlalu takut untuk menyalurkan dana hibah dan bansos. Padahal kalau lebih kreatif, pasti bisa,” kata Lina.

Lina menyontohkan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur masih bisa menyalurkan dana hibah dan bansos kepada masyarakat meski UU 23 tersebut diberlakukan. “Mereka saja masih bisa. Harusnya di Jabar juga bisa,” kata Lina.

Oleh karena itu, Lina meminta pemprov lebih bekerja keras dan tetap menyalurkan dana tersebut. Salah satunya dengan menggandeng aparat penegak hukum dalam penyalurannya.
“Ya, bisa kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan. Semuanya bisa dikomunikasikan,” katanya.
Lebih lanjut Lina katakan, keberadaan dana bansos dan hibah sangat diperlukan masyarakat. Terlebih bagi masyarakat di pedesaan yang memiliki keterbatasan akses.

Sebagai contoh, banyak petani yang terganggu akibat terhentinya penyaluran dana bansos dan hibah. “Itu penting buat mereka, seperti untuk pupuk, penyaluran traktor juga mungkin terhambat,” katanya.
Selain itu, pembangunan gedung pendidikan pun banyak yang terbengkalai akibat terhentinya bantuan tersebut. “Jadi kami meminta pemprov lebih serius dalam menyalurkan bansos hibah ini. Masyarakat masih sangat membutuhkan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Telkomsel Hadirkan To The POIN Festival

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA–Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Telkomsel kembali memberikan program spesial kepada seluruh pelanggan setia dengan menggelar …