POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya bersedia mencairkan dana bantuan infrastruktur desa 2016 pada tahun ini. Meski sempat terseok-seok akibat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX/ 2016 Jabar, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akhirnya menjanjikan dana untuk 5.321 desa tersebut.
Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar Enjoy Rizky, saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Rabu (30/3). Menurut Enjoy, keputusan ini diketahui langsung dari Gubernur saat mereka bertemu di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (29/3).
“Kami diterima Pak Gubernur jam sembilan malam sampai selesai,” katanya. Meski begitu, kata Enjoy, Pemprov Jabar tidak bisa mencairkan dana bantuan infrastruktur desa sepenuhnya yakni Rp 100 juta per desa per tahun.
Dana yang dicairkan hanya setengahnya yakni Rp 50 juta. “Nanti akan dicairkan pada APBD Perubahan. Sisanya akan dicairkan pada 2017, jadi nanti Rp 150 juta,” kata Enjoy.
Selain itu, kata Enjoy, dalam pertemuan tersebut, Gubernur berjanji akan menaikkan dana kinerja aparatur desa yang saat ini sebesar Rp 15 juta per tahun. “(Dana kinerja) 2017 ada kenaikkan. Naiknya berapa, Pak Gubernur pun belum tahu. Nanti akan dihitung,” katanya.
Disinggung seperti apa penerimaan para kepala desa atas keputusan ini, Enjoy menyebut, mereka akan menerima solusi yang diberikan Heryawan tersebut. “APDESI memfasilitasi. Ketika Pak Gubernur meminta saya untuk men-share (menginformasikan keputusan ini pada para kepala desa), mereka semua menerima,” kata Enjoy seraya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan paguyuban kepala desa di 19 kabupaten/kota.
Sementara itu, kemarin, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut Gubernur Jabar mencairkan seluruhnya dana bantuan infrastruktur desa sebesar Rp 100 juta.
Ketua FKKC Moch. Charkim mengatakan, desa sangat memerlukan pencairan penuh tersebut. Terlebih, hingga saat ini belum ada pencairan dana desa seperti yang dijanjikan, baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Di RPJMD provinsi juga sudah tercatat, bahwa bantuan infrastruktur desa itu untuk setiap tahun sekali. Itu untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan, bukan untuk kades Pak Presiden saja memprioritaskan pembangunan di pedesaan, kok Pak Gubernur bukannya mendahulukan, malah menunda dan menghilangkan inginnya,” katanya.
Lebih lanjut, Charkim mengaku kecewa dengan sikap APDESI Jabar yang menurutnya tidak konsisten dalam bersikap. Selain tidak setuju dengan solusi itu, pihaknya pun kecewa karena tidak diundang saat pertemuan dengan Gubernur.
“Semalam Kang Enjoy enggak tahu diculik atau ‘masuk angin’, tiba-tiba kasih informasi (hasil pertemuan),” katanya. Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak akan menerima keputusan tersebut.
Bahkan, jika pemprov tidak mencairkan 100 persen, pihaknya mengancam akan menginisiasi pemisahan dari Provinsi Jabar. “Sesuai slogan Pak Gubernur, ‘sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa’,” pungkasnya. (agp)
