Wow… Rp 200 Miliar Disiapkan untuk Pembangunan 30 SMA/SMK

Diklat tenaga lokal

Diklat tenaga lokal

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–DPRD Jawa Barat mendorong persiapan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih dimatangkan lagi. Berbagai keperluan terkait perpindahan pengelolaan tersebut harus dipenuhi mengingat pelaksanaannya akan dimulai tahun depan.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir, menyontohkan, pihaknya menyetujui penganggaran dari APBD Jabar tahun ini sebesar Rp 200 miliar terkait alih kelola tersebut. Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk membangun 30 bangunan SMA/SMK di seluruh Jabar.

“Sudah dianggarkan itu untuk pembiayaan di 30 lokasi,” kata Syahrir di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (29/3). Syahrir mengakui, jumlah itu masih terlampau sedikit dibanding kebutuhan di lapangan.

Namun, mengingat adanya keterbatasan anggaran, maka pembangunan sekolah pun dilakukan secara bertahap. “Bertahap karena keterbatasan anggaran. Yang penting pemprov siap,” kata ketua komisi yang membidangi aset ini.

Disinggung lokasi mana saja yang akan dibangun SMA/SMK, Syahrir mengakui dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun, lanjutnya, lokasi pembangunan tersebut berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Jabar.

“Nanti dari Disdik yang menentukan di kecamatan mana, yang belum ada sekolah /SMA/SMK). Biro Aset hanya membayarkan titik-titik yang sudah ditentukan,” pungkasnya.

Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jabar Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya terus melakukan persiapan terkait alih kelola SMA/SMK tersebut. “Alih kelola SMA/SMK amanat undang-undang tidak bisa mengelak lagi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (29/3).

Dia menyontohkan, pihaknya kini memproses peralihan tenaga pengajar SMA/SMK negeri se-Jabar. “Ada 28 ribu guru negeri harus migrasi ke provinsi,” katanya.

Terkait hal ini, Hadadi menjamin, gaji para guru PNS tersebut tidak akan berkurang dari sebelumnya. Bahkan, lanjutnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun tidak akan berbeda.

“TPP minimal sama dengan yang ada. Tidak akan mengurangi,” katanya.

Selain itu, Hadadi menyebut, pemprov pun akan menyeleksi guru honorer untuk diangkat dengan syarat sesuai kemampuan keuangan. “Akan mengangkat guru-guru yang dengan perjanjian kontrak. Ada amanat UU-nya P3K. Dia bukan PNS, tapi dari sisi fasilitasi dan lainnya sama kayak PNS,” katanya seraya menyebut seleksi tersebut akan dilakukan tahun ini, sehingga pada 2017 semua proses sudah tuntas. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Rina Gunawan Meninggal Dunia

Rina Gunawan, istri dari Teddy Syach dikabarkan meninggal dunia pada hari ini Selasa (2/3). Kabar duka tersebut dibenarkan sang manajer.

Sampah Sumbat Sungai, Aktivis Demo

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Terkait timbunan sampah yang kerap menyumbat aliran Sungai  Cigadung yang berasal dari gundukan sampah di tempat pembuangan …

Setahun Zona Merah di Indonesia

PADA 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, terpapar virus mematikan Covid-19. Setelah pengumuman menyeramkan itu, suasana …