Pemprov Jabar Bentuk Tim Khusus Tangani Sampah Citarum

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar saat meninjau sampah Sungai Citarum beberapa waktu lalu. Foto: Khairizal Maris

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar saat meninjau sampah Sungai Citarum beberapa waktu lalu. Foto: Khairizal Maris

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat tim khusus untuk menangani sejumlah masalah pencemaran yang berkelanjutan di sepanjang aliran sungai (DAS) Citarum. Tim tersebut diklaim menjadi tim terbesar sepanjang sejarah penanganan sungai Citarum.


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan, tim tersebut terdiri dari berbagai instansi pemerintah nantinya akan mulai bergerak pada Senin pekan depan.

“Tim ini langsung bergerak pada hari Senin (pekan depan) untuk menginventarisasi masalahnya apa saja,” tutur dia, Jumat (25/3), saat meninjau salah satu titik DAS Citarum di jembatan BBS, perbatasan antara kecamatan Batujajar dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Heryawan megatakan, pembuatan tim tersebut merupakan tim yang terbesar karena melibatkan banyak pihak. Seperti, TNI, Polri, Pemprov, Kejaksaan, BBWS dari pusat, Bappedas dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Bappenas, dan PT Indonesia Power sebagai pengguna air di kawasan sungai Citarum.

“Kita bikin tim bersama-sama, entah itu namanya Satgas atau Samsat. Dalam sejarah, tim ini adalah yang terbesar,” kata Aher, sapaan akrab Heryawan.

Aher menuturkan, seluruh instansi terkait nanti akan dilibatkan untuk merumuskan persoalan di Citarum. Tim ini dibentuk untuk menangani masalah Citarum secara berkelanjutan. “Gerakan kita tidak berhenti. Selesai sampah bukan berarti selesai urusan,” tutur dia.

Selain menjaga kelestarian lingkungan Citarum menurutnya, tim tersebut juga berperan untuk meningkatkan pengawasan agar lebih ketat. Terlebih, dalam tim itu, ada keterlibatan TNI dan kepolisian. Namun, Heryawan mengakui, keberlangsungan sungai Citarum tentu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi akan terus dilancarkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

“Selain sampah, juga limbah baik itu limbah kecil ataupun besar. Apalagi limbah industri. Limbah kecil hukumnya haram, limbah besar hukumnya sangat haram, limbah industri hukumnya haram jaddah,” ungkapnya.

Untuk penanganan limbah industri, pemprov tengah merancang agar Ipal tidak dibangun secara individual atau di satu perusahaan. Artinya, Ipal tersebut nantinya harus dibangun secara komunal. Kalau Ipal dikelola masing-masing perusahaan, kemungkinan besar tidak akan digunakan karena itu milik perusahaan.

“Ke depan semoga kita bisa merubah regulasinya, regulasinya memisahkan antara industri dan Ipalnya. Industri itu industri, nanti ipal itu ada industri yang lain,” ujarnya.

Jika Ipal komunal ini dibangun, maka perusahaan harus membayar kepada pengolah Ipal. Pengolah Ipal ini sendiri nantinya bisa diserahkan ke BUMD ataupun pihak swasta.

“Jadi limbahnya nanti diolah oleh limbah komunal, dan itu (perusahaan) harus bayar karena pengolahan limbah komunal ini juga menggunakan alat dan biaya,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …

Sosok Habib Rizieq di Mata UAS

POJOKBANDUNG.com – Ustadz Abdull Somad (UAS) memberikan pandangannya terhadap sosok Habib Rizieq Shihab. Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu …