Buruh Cimahi Ontrog DPRD, Ini Tuntutannya …

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Buruh yang tergabung dalam serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi meminta pemerintah Kota Cimahi untuk segera memberlakukan tambahan upah di luar upah minimun kota (UMK) yang diatur dalam Peraturan Daerah.


Mereka menyampaikan tuntutan dengan mendatangi kantor DPRD Kota Cimahi, Jumat (18/3) siang. Setelah sempat melakukan aksi demonstrasi, perwakilan anggota SPSI melakukan audiensi dengan anggota dewan.

Dalam audiensi, para buruh mempertanyakan kejelasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan tenaga kerja yang tertuang dalam pasal 38, disebutkan Perusahaan wajib memberikan tambahan upah di luar upah minimun kota (UMK).

Adapun Besaran upah adalah 5% dari UMK kepada pekerja sudah berkeluarga dan pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun.

Ketua cabang SPSI, Kota Cimahi, Edi Suherdi, mengatakan seharusnya aturan tersebut sudah ditetapkan mulai Januari 2016, bersamaan ditetapkannya UMK. Namun kenyataannya, sampai saat perusahaan Cimahi belum memberlakukannya.

“Kami menuntut pemerintah agar perusahaan melaksanakan apa yang tertuang dalam Perda,” kata Edi saat ditemui di Kantor DPRD, Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, kemarin.

Permintaan dari buruh ia katakan sangat sederhana, yaitu, pihak DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Sosial (Disnakertansos), memberikan ketegasan kepada perusahaan.

Alasannuya, perusahaan sudah mengatakan pertemuan dengan pemerintah, sekaligus menjelaskan jika Perda itu berlaku sejak 1 Januari 2016.

“Perusahaan beralasan kalau Perda itu belum bisa dilakukan. Pengusaha juga kerap berdalih Perda tersebut bodong karena tidak ada cap dan tanda tangan Wali Kota Cimahi,” ucapnya.

“Kami minta agar pihak pemerintah Kota Cimahi segera mengeluarkan surat penegasan untuk pengusaha,” tambahnya.

Sementara itu, ditemui di tempat uang sama, perwakilan anggota DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi, mengatakan akan segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Keluhan sudah kami terima, nanti dalam waktu dekat kami (DPRD Kota Cimahi) akan mengadakan rapat dengan perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan buruh,” ujar anggota Komisi III ini.

Rencananya, rapat tersebut akan dilaksanakan pada Senin (21/3) mendatang di Kantor DPRD Kota Cimahi.

Kasi penyelesaian hubungan perindustrian, Disnakertransos Kota Cimahi, Ristiana, mengaku sudah melakukan sosialiasi penerapan Perda kepada perusahaan.

Namun, sosialisasinya ia katakan, dilakukan dalam forum. “Sudah kami sosialisasikan (kepada perusahaan), tapi tidak massal,” ujarnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …