Pajak Kendaraan di Jabar Akan Dibayar Leasing

ilustrasi

ilustrasi

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggenjot pendapatan pajak kendaraan bermotor. Kali ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar menginisiasi pembayaran pajak tahunan oleh perusahaan pembiayaan (leasing).

Upaya ini diyakini mampu menekan jumlah wajib pajak yang mangkir membayar pajak kendaraan. Kepala Dispenda Dadang Suharto mengatakan, terkait ini pihaknya akan meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan agar leasing di Jabar bersedia menalangi pajak tahunan kredit kendaraan roda dua.

Izin ini dilakukan karena rencana pajak kendaraan ditalangi oleh perusahaan pembiayaan selama masa akad kredit sudah matang dan diujicobakan. “Jadi kalau debitur ambil motor lima tahun, leasing membayarkan ke bank sepanjang itu. Izinnya kami upayakan ke OJK,” kata Dadang, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (15/3).

Dadang menjelaskan, upaya ini dilakukan untuk mencegah bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor setiap tahun.

Menurutnya, ini pun dikarenakan tingginya pembelian kendaraan roda dua di Jabar yang menggunakan leasing, yakni 70 persen. “Kami ingin memberikan kemudahan, wajib pajak ingin bayar tapi uangnya bisa ditalangi dulu,” paparnya.

Menurut dia, praktek ini sudah diterapkan di Sukabumi dan Cianjur oleh sejumlah bank perkreditan rakyat dan leasing. Teknisnya setelah debitur mengambil kendaraan, leasing bekerjasama dengan BPR menyimpan uang PKB yang akan ditarik oleh samsat setiap jatuh tempo.

“Uang pajak ini untuk menghindari tahun kedua debitur tidak bayar,” katanya. Dari rancangan Dispenda, Polda Jabar, leasing dan Bjb, rencananya kemudahan ini akan dimasukan dalam klausul perjanjian kredit antara leasing dengan debitur.

Uang PKB ini akan masuk dalam harga kendaraan roda dua. Jika disetujui, debitur akan membuka rekening di bjb.

“Setelah jatuh tempo, leasing menyerahkan ke bank, rekening ini tidak bisa ditarik oleh debitur khusus untuk bayar pajak. Ini sudah sukses di Sukabumi dan Cianjur,” paparnya.

Dadang mengakui, rancangan ini sudah disanggupi oleh pihak leasing dan Polda Jabar sehingga tinggal diaplikasikan. Menurutnya, jika berjalan, konsekuensinya uang pajak tersebut masuk menjadi penambahan harga beli kendaraan.

“Kami berharap OJK bisa memberikan keputusan agar leasing bisa memasukan ini dalam klausul, konsumen juga tenang,” ujarnya. Dia menyebut, pemasukan Jabar dari PKB dan bea balik nama kendaraaan bermotor (BBNKB) pada 2015 lalu mencapai Rp 10,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, 70 persennya disumbang oleh kendaraan roda dua. Tahun ini, pihaknya menargetkan pendapatan hingga Rp 15,7 triliun. “Perintahnya pendapatan digenjot, KTMDU yang sekarang 1,8 juta unit terus diperkecil,” katanya.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, langkah patut diapresiasi karena merupakan terobosan yang baik. Menurutnya, dengan masih besarnya piutang pajak terutama di PKB, Dispenda harus menjalin kerjasama yang lebih sinergis dengan jajaran pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum. Ini penting untuk menyelesaikan kewajiban para wajib pajaknya.

“Keberhasilan maupun tidaknya akan berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas penyaluran dana bagi hasil pajak untuk pemerintah daerah kabupaten/kota,” katanya. Pemprov Jabar sendiri menyambut baik upaya Dispenda melibatkan BPR sebagai mitra untuk memfasilitasi pembayaran pajak melalui skema tabungan pajak bagi para nasabahnya.

Hal ini, bukan hanya akan membantu meringankan pembayaran pajak tahunan terutama untuk PKB. Pihaknya menilai, jika kebijakan ini bisa dijalankan, maka ada sejumlah manfaat yang bisa diraih yakni meningkatkan kultur perbankan di kalangan masyarakat.

Ini pun sejalan dengan kebijakan cashless society yang dirancang pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. “Memperkuat permodalan mikro banking milik pemerintah daerah, yang akhirnya akan berdampak pada peluang meningkatkan dividennya kepada pemerintah daerah,” katanya.

Ini pun untuk memperkuat jangkauan perbankan yang dapat menerapan e-samsat, terutama pada perbankan milik pemerintah daerah, selain menggunakan perbankan nasional lainnya. Dispenda juga diminta mensinergikan peran perbankan dengan model layanan samsat, terutama samsat gendong dan samsat keliling sebagai instrumen penunjang pelayanan perbankan di tingkat mikro. “Yang relatif kekuatan teknologinya tidak sekuat perbankan nasional,” pungkasnya. (agp

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …