Merasa Dipermalukan, PNS Ini Gugat Pimpinannya ke Pengadilan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Staf Balai Diklat Keagamaan Bandung merasa telah dipermalukan pimpinannya sendiri. Pascaterbitnya surat keputusan (SK) Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani Aep Syaepudin Firdaus.‬


‪Dalam SK tersebut dinyatakan, Bujang Ishak yang sebelumnya menjabat penyusun administrasi diklat dialihtugaskan menjadi pengelola humas dan protokol. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu tidak terima atas SK tersebut.‬

‪Bujang memilih melayangkan gugatan atas SK kepala balai diklat yang dianggapnya menyalahi aturan. Permohonan tersebut diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tanggal 13 Januari 2015.‬

‪”Saya merasa dipermalukan, dianggap tidak punya kemampuan, bahkan tunjangan saya turun,” ungkap Bujang kepada wartawan selepas persidangan yang berlangsung di PTUN Bandung, Senin (14/3).

‪Betapa tidak, lanjutnya, selain dimutasi ke jabatan yang selevel di bawah jabatan sebelumnya, pria berusia 50 tahun tersebut digantikan pegawai yang secara strata pendidikan lebih rendah darinya. Dia yang lulusan S1 digantikan PNS lain lulusan SMA.‬

‪Perlu diketahui, jabatan penyusun administrasi diklat berada pada grade 7 sedangkan pengelola humas dan protokol grade 6. “Kelas jabatan 7 untuk lulusan S1, S2 dan S3 sedangkan kelas jabatan 6 untuk lulusan D3,” sebut dia.‬

‪Dia mengklaim, secara kedisiplinan tidak pernah absen tanpa alasan gak jelas. Begitu juga sasaran kinerja yang justru menunjukkan nilai yang besar 95,00.‬

‪”Seluruh dalil sudah dibantahkan,” ucapnya.‬

‪Pada persidangan dengan agenda penyampaian alat bukti dari masing-masing penggugat dan tergugat, Bujang menyampaikan, SK tersebut juga bertentangan dengan surat edaran Sekjen Kemenag nomor SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015.‬

‪”Surat edaran itu menjelaskan kalau ada perubahan kelas jabatan itu yang tanda tangan kepala biro kepegawaian bukan kepala balai,” kata Bujang.‬

‪Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung yang diwakili staf urusan kepegawaian Agus Ahyar mengatakan, pihaknya berpatokan pada keputusan menteri agama nomor 492 tahun 2003 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama.‬

‪”Intinya mereka punya wewenang. Bahwa kepala balai berwenang mengeluarkan SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS,” kata Agus.‬

‪Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Jusak Sindar meminta tergugat untuk memberikan tambahan bukti yang bisa menguatkan tergugat. Adapun sidang akan dilanjutkan satu pekan ke depan tanggal 21 Maret 2016.(cr2)

Loading...

loading...

Feeds

BMKG Bakal Pantau Hilal 1 Syawal 1442 H

BMKG Bakal Pantau Hilal 1 Syawal 1442 H

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BMKG Stasiun Bandung turut melakukan pemantauan hilal atau rukyat hilal 1 Syawal 1442 H untuk penetapan Idul …