Pengambilalihan BIB Kertajati, Dewan Minta Pemprov Jabar Proaktif

Desain bandara Kertajati.

Desain bandara Kertajati.

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih proaktif terkait rencana pengambilalihan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati oleh pemerintah pusat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan bandara di Kabupaten Majalengka ini akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi, upaya ini penting agar pemprov tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara itu. Daddy menilai, BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar terutama untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan diambilalihnya pembangunan oleh pusat, pemprov terancam tidak terlibat dalam operasional BIJB Kertajati sehingga bisa kehilangan PAD. “Jadi pemprov harus proaktif melobby pusat agar bisa dilibatkan dalam pengelolaannya,” kata Daddy di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (10/3).

Daddy menambahkan, pengambilalihan BIJB Kertajati oleh pusat tidak berarti negatif. Justru, kata Daddy, ini akan mempercepat pembangunan sehingga bandara tersebut bisa segera dioperasikan.

Selain itu, kata Daddy, diambilalihnya Kertajati oleh pusat akan meringankan APBD Pemprov sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya. “APBD provinsi tak lagi digerogoti, kita enggak perlu menyertakan modal ke PT BIJB,” kata Daddy.

Oleh karena itu, Daddy meminta pemprov membatalkan penyertaan modal ke PT BIJB sebesar Rp 200 miliar pada tahun ini. “Konsekuensinya ya itu, penyertaan modal dibatalkan,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, jika pengelolaan BIJB Kertajati dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Pemprov Jabar tidak bisa terlibat apa pun di dalamnya. Namun, jika pengelolaannya dilakukan BUMN, tambah Heryawan, peluang pengelolaan masih terbuka sehingga pihaknya meminta 25 persen pembagian saham.

“Kalau (dikelola) pusat, ya milik pusat, langsung melekat ke negara, kita tak ikut campur. Kalau (pengelolaan) di PT-kan, BUMN, kan kita bisa masuk di situ sebagai pemegang saham,” kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Permintaan ini sangat wajar mengingat pada awalnya Pemprov Jabar yang menginisiasi dan memulai pembangunan BIJB Kertajati. “Sebab ada peran pemprov di situ. Perencanaan, pembebasan lahan. Peran tersebut dibagi, maka pengelolaan pun ada pembagian,” katanya.

Menurut Heryawan, jika dalam operasional BIJB Kertajati pemprov tidak terlibat, pihaknya akan fokus pada pengelolaan kawasan aerocity. Pengelolaan ini, kata dia, hampir dipastikan jatuh ke tangan pemprov dan akan diserahkan ke PT BIJB Kertajati yang merupakan BUMD milik pemprov.

“Mengokohkan aerocity dikelola (PT) BIJB). Harus tertulis, kan kemarin baru lisan,” katanya.

Disinggung kesiapan pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan yang bernilai Rp 2,1 triliun itu, Heryawan mengaku dirinya telah menerima kabar bahwa pusat akan mulai mencairkan anggaran pada APBN Perubahan 2016. Pembiayaan akan dilakukan dua tahap dengan tahun depan.

“Kabarnya 2016 1 triliun, 2017 1,1 triliun,” katanya. Heryawan melanjutkan, saat ini kontrak kerja antara kontraktor masih berhubungan dengan PT BIJB. Namun, dengan diambilalihnya pembangunan BIJB Kertajati, berbagai kewajiban kepada kontraktor pun otomatis beralih ke pusat.

“Sudah ada pengalihan penganggaran ke pusat. Sehingga (PT) BIJB tidak tepat kalau membayar. Dibayar oleh pusat, nunggu penyelesaian,” katanya.

Oleh karena itu, Heryawan meminta tim khusus yang bertugas menangani teknis administrasi pengambilalihan ini segera bekerja untuk merumuskan hal-hal apa saja yang akan disepakati. Ini penting agar tidak ada keterlembatan dalam proses penganggarannya.

“Karena pembiayaan akan jelas di APBN 2016, April ini. Kalau lewat, repot lagi urusan, mudah-mudahan tuntas di Maret ini. Ketika tuntas di Maret, nanti dibawa ke Kemenkeu, ke DPR (RI) untuk diputuskan,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Karya yang Membuat Tanya

Gedung Munara 99 dan Skywalk Sabilulungan akhirnya telah rampung dibangun. Bangunan yang akan menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung …

Cinta Palsu Negeriku

‎Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, menempati peringkat …