Awak Angkot Cimindi-Cimahi Minta Dishub Beri Dispensasi Izin Operasi

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Kelompok Kerja Unit (KKU) Angkot Cimindi-Cimahi meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi agar memberikan dispensasi izin beroperasi kepada sejumlah angkot yang belum berbadan hukum. Pasalnya, koperasi yang menaungi angkutan umum, Kocima (Koperasi Cimindi-Cimahi) masih belum berbadan hukum.


Mereka menyampaikan permohonannya dengan langsung mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) di terminal Cimindi, Jalan Cimindi, Kota Cimahi, Kamis (10/3). Ketua KKU Kota Cimahi, Ari Wibowo mengatakan, perpanjangan SKKP dan KP sangat sulit, karena harus berbadan hukum.

“KKU Cimindi-Cimahi sudah membuat koperasi bernama Kocima, kami juga sudah mengajukan, papi persyaratannya sulit, jadi tidak bisa merelalisasikan memberikan taat pajak,” ujarnya.

Kocima yang dibentuk sampai saat ini masih dalam proses pengajuan agar berbadan hukum. Untuk itu, pihak KKU meminta Dishub memberi kelonggaran memberikan perizinan sambil menunggu koperasi membereskan persyaratan agar berbadan hukum.

“Sementara kami menyelesaikan surat-suratnya, tolonglah di layani dulu,” ujarnya.

Ia beralasan, untuk berbadan hukum, koperasi harus mempunyai SIUP dan NPWP, sementara proses memperoleh keduanya tidak mudah.

“Kami meminta kepada dishub, sebelum deadline koperasi aktif, kami meminta kebijaksanaan. Tolong bisa untuk bisa diperpanjang (izin beroperasi),” imbuhnya.

“Dari dishub Perpanjangan pajak KP dan KIR ditolak, karena harus berbadan hukum. Sedangkan membuat badan hukum harus ada SIUP dan NPWP yang sangat sulit dibuat. kami meminta sementara kami mengurus, perpanjangan pajak diterima dulu. Kami berjani akan membereskan badan hukumnya,” pungkasnya.

Apalagi, jumlah armada yang beroperasi lumayan banyak. Ia mengungkapkan, jumlah unit armada sebanyak 115, tapi karena ada yang tidak layak jalan,saat ini yang beroperasi sebanyak 92 kendaraan.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga meminta Dishub untuk tegas dalam menegakan peraturan seperti pemberlakuan PKL di jam tertentu dan mengatur delman.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Cimahi, Ruswanto mengaku aturan pengusaha angkot yang harus berbadan hukum ia menegaskan jika itu sudah aturan.

“Sebenarnya ada dua altenatif, satu membentuk badan hukum, atau mengikuti badan hukum yang sudah ada,” katanya.

Disinggung mengenai tuntutan lain yang diajukan (penertiban PKL dan Delman) ia mengatakan hal itu masih terus diupayakan.

“(Dalam menegakan peraturan) banyak kesulitannya, karena banyak yang tidak mematuhi peraturan, meski sudah diberlakukan. Tentu hal itu masih kami upayakan,” pungkasnya.(bbb)

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …

Sosok Habib Rizieq di Mata UAS

POJOKBANDUNG.com – Ustadz Abdull Somad (UAS) memberikan pandangannya terhadap sosok Habib Rizieq Shihab. Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu …