Lawan Proyek Kereta Api Cepat, Gerindra Sebar Spanduk

Salah satu spanduk penolakan proyek pembangunan Kereta Api cepat yang dipasang Partai Gerindra di kawasan Subang. Foto: Mohamad Anwar

Salah satu spanduk penolakan proyek pembangunan Kereta Api cepat yang dipasang Partai Gerindra di kawasan Subang. Foto: Mohamad Anwar

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pengurus Partai Gerindra DPC Kabupaten Subang memasang beberapa spanduk di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Subang, yang bertuliskan penolakan proyek pembangunan Kereta Api (KA) Cepat Jakarta – Bandung.


Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Subang, Ujang Sumarna membenarkan atas pemasangan spanduk yang berisikan penolakan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Menurut Sumarna, spanduk penolakan tersebut telah selaras dengan penolakan Fraksi Partai Gerindra pusat termasuk di DPR-RI. “Penolakan tersebut sangat berkaitan dengan aspek ekonomi, sosiologis dan teknis,” kata Ujang.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan dan membenahi alat transportasi yang ada, baik transportasi darat, termasuk juga laut dan udara yang hingga saat ini dinilai masih kurang maksimal.

“Transportasi yang ada dinilai sudah cukup akan tetapi perlu pembenahan secara maksimal, sehingga mampu mendorong perekonomian secara makro,” tegas Sumarna.

Ia menilai bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak karena sudah bisa dipastikan hanya masyarakat golongan atas saja yang mampu menggunakan kereta api cepat tersebut. “Artinya yang mampu menggunakan kereta api cepat tersebut tidak menyeluruh,” ungkapnya.

Sumarna menambahkan, penolakan yang paling mendasar dari seluruh Fraksi Partai Gerindra seluruh Indonesia atas pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung tersebut karena pembebasan tanah, untuk proyek kereta api cepat itu menggunakan dana APBN.

“Ini juga yang menjadi salah satu penolakan Fraksi Partai Gerindra, pemerintah dianggap tidak konsisten karena sebelumnya pemerintah menyatakan pembangunan kereta api cepat itu tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN,” pungkasnya. (anr)

Loading...

loading...

Feeds