Komisi I DPRD KBB Fasilitasi Pemekaran Desa

Komisi I DPRD KBB saat memfasilitasi aspirasi masyarakat Kampung Mekarsari, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat yang ingin memekarkan diri. Foto DUA: Tampak warga antusias mendengarkan pemaparan soal pemekaran desa.

Komisi I DPRD KBB saat memfasilitasi aspirasi masyarakat Kampung Mekarsari, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat yang ingin memekarkan diri. Foto DUA: Tampak warga antusias mendengarkan pemaparan soal pemekaran desa.

POJOKBANDUNG.com, KOMISI I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) memfasilitasi aspirasi warga Kampung Mekarsari, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, KBB yang menginginkan pemekaran menjadi desa tersendiri. Soal itu, Komisi I mengundang perwakilan dari masing-masing Desa Citatah, Cipatat, dan Gunungmasigit. Hadir pula perwakilan dari Badan Pemerdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) KBB, Bagian Hukum Setda KBB, Tata Pemerintahan Setda KBB, Badan Pemerdayaan Desa (BPD) masing-masing desa, Forum Pemekaran serta tokoh masyarakat di sana.


Rombongan Komisi I diketuai oleh H Inen Sutisna (PPP) dengan anggota Eber NH Simbolon (Hanura), Ahmad Dahlan (PDIP), Asep Bayu (PAN), Yayat Sudyat (PDIP), H Deden (Gerindra) dan (PKS).

Ketua Komisi I DPRD KBB, H. Inen Sutisna meminta kepada BPMPD KBB untuk segera membentuk tim kajian pemekaran desa. “Jangan mundur terus. Nanti kami bisa kelabakan, terus didatangi masyarakat Desa Mekarsari menanyakan kapan tindak lanjut dari pemekaran desa,” ujar Politisi PPP ini saat memberikan sambutan pada acara pertemuan dengan Warga Kampung Mekarsari, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat di Gedung Nurul Barokah RW 14 Kampung Mekarsari belum lama ini.

Inen mengatakan, tidak mudah untuk memekarkan desa untuk saat ini. Ada beberapa tahapan yang mesti dilalui, dari mulai aspirasi masyarakat, persetujuan masing-masing desa hingga disetujui Gubernur dan Mendagri yang diajukan oleh bupati. “Karena ini menyangkut dengan bantuan anggaran ke depannya. Kalau terus menerus mengambil dari tiga desa kan tidak mungkin,” sebutnya.

Selanjutnya, kata Inen, Pemda Bandung Barat akan membentuk tim kajian yang nantinya melibatkan Tata Pemerintahan Setda KBB, Bagian Hukum Setda KBB, BPMPD serta camat, dan dari unsur akademisi. “Sekali lagi, saya minta kepada BPMPD untuk mengawal pemekaran desa ini (mekarsari, red) yang mudah-mudahan saja secepatnya bisa terwujud,” kata mantan Kades di Lembang ini.

Pada pertemuan tersebut masing-masing kepala desa memberikan pendapatnya soal rencana pemekaran di Mekarsari. Kepala Desa Gunungmasigit, Tarkopa langsung menyatakan setuju dengan rencana pemekaran desa tersebut. Menuru Tarkopa, dengan pemekaran, setidaknya beban desanya menjadi berkurang. “Namun saya sebelumnya membentuk tim musyawaran tiga desa Citatah, Cipatat, dan Gunungmasigit. Jadi saya setuju karena ini juga keinginan masyarakat kami dari dulu,” katanya.

Dengan pemekaran desa juga, kata dia, selain mempermudah akses pelayanan masyarakat, APBDes di desanya sebesar Rp 2,3 miliar bisa terserap.

Perwakilan Desa Citatah yang diwakil Ketua Forum Pemekaran, Ule Tarjana mengatakan, pihaknya sudah hampir 1,5 tahun mengajukan pemekaran desa. Namun, kata dia, meminta diperjelas kembali landasan hukumnya soal pemekaran desa. “Itu agar kami lebih paham lagi dan kepada tim kajian, harus diperjelas juga soal batas wilayah desa nantinya,” pinta Ule.

Sementara itu, Anggota Komisi I, Asep Bayu mengatakan, sudah sapantas Kampung Mekarsari di mekarkan menjadi desa tersendiri. Dasarnya, kata Bayu, dilihat dari aspirasi masyrakat yang mengeluhkan jarak pelayanan yang terlalu jauh yang harus melewati satu kecamatan yakni Kecamatan Padalarang. “Ya minimal masyarakat kami harus punya uang Rp 50 ribu jika ada keperluan ke desa,” ujar Politisi PAN asal Dapil IV Cipatat, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy ini.

Bayu yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat di sana juga mengatakan, masyarakat Mekarsari sudah mempersiapkan tanah untuk dibangun kantor desa. “Jadi saya berharap bupati dan gubernur segera membentuk tim kajian untuk meninjau kondisi wilayah kami,” tandasnya. (bwo)

Loading...

loading...

Feeds

PDRI Siap Kawal Distribusi KIP Kuliah Merdeka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) akan memantau dan mengawal distribusi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka …