Revisi Perda KBU Tunggu Evaluasi Kemendagri

Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara (KBU)

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Hasil revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, jika diperlukan, raperda tersebut akan menunggu evaluasi dari pemerintah pusat yang diperkirakan berlangsung selama 15 hari.

Ketua Tim Panitia Khusus Raperda KBU Tia Fitriani mengatakan, setelah ada evaluasi dari Kemendagri, pihaknya akan sesegera mungkin untuk mensahkannya. Tia mengatakan, revisi pada Perda KBU yang lama menjadi alternatif terbaik dibandingkan harus menunggu pembuatan perda rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang pembuatannya diperkirakan makan waktu hingga tiga tahun karena perlu kajian mendalam dari para pakar.

Menurutnya, kondisi KBU yang semakin kronis sudah tidak bisa menunggu lagi sehingga pihaknya memilih melakukan revisi yang prosesnya terbilang lebih cepat. Kendati begitu, Tia meyakini proses revisi dilakukan secara detail pada setiap pasal per pasalnya.

Pembahasan juga berdasarkan masukan dari para pemerhati lingkungan seperti LSM Walhi. Pihaknya juga memberikan penajaman serta penegasan pada seluruh pasal agar menutup ruang bagi para pelanggar.

Selain itu, dilakukan juga pencabutan terhadap pasal yang dinilai membuka peluang terjadinya pelanggaran. “Kalau revisi perda ini sampai gagal, maka akan kembali ke perda lama yang sudah jelas-jelas tidak bisa menyelesaikan permasalahan di KBU. Perda revisi ini bisa untuk sementara menyelamatkan, memulihkan, mengendalikan, dan menertibkan KBU,” kata Tia di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (29/2).

Menurutnya, perda revisi menggunakan sistem zonasi yang terbagi dalam tujuh kawasan. Adapun larangan tegas berlaku pada zona L1 yang merupakan kawasan lindung utama serta L2 yang merupakan kawasan penunjang.

Selain zonasi, terdapat pula sanksi bagi para pelanggar mulai dari sanksi administrasi berupa teguran hingga pembekuan serta sanksi pidana. “Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ini mengacu pada UU Tata Ruang,” bebernya.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar berharap, Kemendagri tidak melakukan koreksi yang bersifat prinsip terhadap hasil revisi Perda KBU. Sebab, Pemprov dan DPRD Jabar telah bekerja keras diiringi ketelitian dalam membuat pasal demi pasal.

Hasil revisi juga mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah yang berwilayah di KBU yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Menurut Deddy, pembahasan revisi berlangsung cukup alot dan lama.

Ini penting untuk mencegah adanya pasal karet yang menimbulkan multi tafsir sehingga membuka peluang terjadi pelanggaran. Namun, perda KBU hasil revisi akan memberikan sedikit kelonggaran bangunan eksisting yang dianggap berupa kewajiban menyediakan ruang terbuka hijau abadi.

Usai evaluasi dari Kemendagri, pihaknya berharap DPRD Jabar langsung melakukan pengesahan agar bisa langsung diberlakukan. “Ini sudah cukup bagus tinggal implementasi dan dibentuk kelembagaannya berupa Samsat KBU. Izin keluar jika sudah ada rekomendasi Gubernur dan ini wajib, kalau tidak maka itu ilegal. KBU sudah gawat, nanti bisa-bisa Bandung jadi kolam,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Energi Postif Moonraker untuk Kemajuan Daerah

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Bukan lagi zamannya ugal-ugalan dijalanan. Apalagi melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Stigma negatif …