Dewan Minta Sosialisasi Kereta Cepat Harus Gencar

Groundbreaking kereta cepat Jakarta Bandung.

Groundbreaking kereta cepat Jakarta Bandung.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– DPRD Jawa Barat mengimbau pemerintah pusat agar menggencarkan sosialisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada masyarakat. Hal ini penting agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mengerti pentingnya tentang proyek tersebut.


Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, setiap program pembangunan dari pemerintah pusat akan lebih baik jika diiringi dengan sosialisasi yang massif. “Sehingga tidak ada perbedaan pendapat,” kata Ineu usai menghadiri Rakerda PDIP Jabar, di Bandung, Selasa (23/2).

Selain itu, Ineu pun meminta segala persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa dipenuhi dan direncanakan dengan sebaik mungkin. Selama ini, proyek tersebut menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

“Agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin sosialiasi itu tidak seperti kemarin, sudah berjalan, baru ada sosialiasi. Sehingga pandangan-pandangan sudah beredar banyak,” bebernya.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Ridho Budiman Utama menambahkan, manfaat dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini harus benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Selain itu, moda transportasi massal ini harus berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Dari sisi aspek ekonomi, kami ingin dan berharap kereta cepat ini tidak seperti jalan tol Cipularang. Artinya, kebangkitan ekonomi hanya terjadi di titik tertentu yakni rest area, sementara di titik lain dia malah merugikan,” katanya.

Senada dengan Ineu, Ridho pun mengimbau agar seluruh regulasi terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa lengkap dan selesai dikerjakan. “Sehingga jika semua itu sudah dipenuhi, yakni aspek ekonomisnya, teknologi, amdalnya, dan lain-lain sudah dikaji dengan baik, saya kira ke depannya tidak akan ada masalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak ada dalam rencana induk perkeretapian di Jawa Barat. Sehingga, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan melintasi sedikitnya lima kabupaten/kota di Jabar harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Bahkan, Bobihoe secara tegas menolak pembangunan kereta cepat yang akan digarap PT Kereta Cepat Indonesia China ini. Bobihoe menjelaskan, proyek kereta cepat ini muncul tiba-tiba sehingga banyak mekanisme yang tidak ditempuh.

Selain tidak ada dalam rencana induk perkeretaapian, pembangunan kereta cepat ini pun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang dilintasi. “Bagaimana kita harus melakukan perubahan RTRW yang luar biasa,” kata Bobihoe.

Jika kereta cepat ini tetap dibangun, Bobihoe khawatir akan terjadinya alih fungsi lahan hijau yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Terlebih, pengadaan moda transportasi massal ini pun akan diikuti dengan pengembangan daerah seperti pembangunan perumahan serta fasilitas lainnya.

“Bayangkan kalau ada kawasan hijau yang selama ini kita lindungi sebagai sumber resapan air, tiba-tiba dihilangkan untuk kereta cepat. Harusnya tidak boleh dirusak untuk menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Oleh karena itu, Bobihoe mengajak Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi untuk menolak pembangunan kereta cepat ini. Bahkan, Bobihoe mengaku akan menggalang dukungan dari masyarakat yang turut menolak proyek tersebut.

“Akan mengajak elemen masyarakat. Tentunya kami juga minta pemda menolak,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

BRT Tidak Akan Ganggu Trayek Angkot

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT) yang melintasi Kota Cimahi sudah memasuki tahap …

Karya yang Membuat Tanya

Gedung Munara 99 dan Skywalk Sabilulungan akhirnya telah rampung dibangun. Bangunan yang akan menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung …

Cinta Palsu Negeriku

‎Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, menempati peringkat …