Penduduk Terus Bertambah, Kota Bandung Perlu Pemekaran Wilayah

Pemkot Bandung

Pemkot Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pertambahan penduduk di Kota Bandung membuat Pemkot Bandung berpikir keras untuk memekarkan wilayah.


“Jadi sekarang ada penambahan RW, dari yang sebelumnya 1.561 sekarang menjadi 1.581,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum (Pemum) Setda Kota Bandung, Andri Darusman, Jumat (19/2).

Pemekaran ini, lanjut Andri, lantaran penambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang tahun ini mencapai 2,3 juta jiwa.

“Jadi jumlah RT bertambah, di setiap RW. Yang normalnya satu RW ada 10 RT, sekarang ada yang sampai 15 RT,” ungkapnya.

Dengan demikian, alokasi dana PIPPK tahun ini bertambah dari Rp201 miliar, menjadi Rp203,4 miliar.

“Dengan rincian, setiap RW mendapat Rp100 juta, PKK, LPM dan karang taruna di setiap kelurahan, masing-masing Rp 100 juta,” katanya.

Dana PIPPK ini, menurut Andri, secara umum dibagi menjadi 20 persen untuk kepentingan kebersihan, 40 persen infrastruktur, 20 persen untuk penghijauan, dan 20 persen untuk sosial ekonomi.

“Semua alokasi tidak akan tumpang tindih, antara RW, PKK,LPM dan Karang taruna. Karena semua sudah punya pembagian tugas masing-masing,” tambahnya.

Dengan pembagian tugas diantaranya, untuk membantu PKK dalam program magrib mengaji.

“Jadi, nanti setiap magrib tiap anak usia 5-21 tahun diharuskan mengaji,” papar Andri.

Program ini tengah disosialisasikan oleh PKK di setiap kelurahan. Agar masyarakat punya kesadaran untuk menyukseskannya.

“Bahkan, pihak PKK akan menggandeng UIN, untuk menjadi relawan tenaga pengajar di masjid-masjid,” jelasnya.

Selain itu, PIPPK juga digunakan untuk program grebek sampah. Di sini nantinya yang akan banyak digunakan, adalah PIPPK untuk RW.

“Dana yang disediakan, untuk menyiapkan spanduk, untuk memajang wajah mereka yang tertangkap tangan membuang sampah ke sungai,” beber Andri. (mur)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …