Ini Alasan Gerindra Tolak Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta

Presiden Joko Widodo saat meresmikan secara simbolis dimulainya pembangunan KA Cepat Bandung- Jakarta di Cikalong Wetan, KBB, Kamis (21/1/2016). Foto: Dokumentasi

Presiden Joko Widodo saat meresmikan secara simbolis dimulainya pembangunan KA Cepat Bandung- Jakarta di Cikalong Wetan, KBB, Kamis (21/1/2016). Foto: Dokumentasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menolak proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah pusat.


Partai Gerindra bahkan menilai, proyek kereta api cepat hanya akan menguntungkan segelintir pihak. Selain itu, rencana KA cepat ditempuh dengan menabrak peraturan dan mekanisme yang ada.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, proyek pembangunan kereta api cepat ini prematur karena tak melalui kajian secara matang.

Selain masih amburadulnya analisa dampak lingkungan (amdal), pembangunannya pun tak sesuai dengan peruntukkan lahan yang dilalui sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

“Mengakibatkan kerusakan lingkungan massif, mulai dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Tegalluar (perbatasan Kota dengan Kabupaten Bandung),” ujar Ferry.

Dia menyebut, seluruh kawasan yang akan dibangun KA cepat merupakan daerah hijau yang tak boleh dirusak untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, jika proyek ini tetap diteruskan, maka sekitar 1.000 hektare lahan persawahan akan hilang. “Jadi banyak aturan yang dilanggar,” katanya.

Ferry menambahkan, pembangunan inipun diragukan memiliki dokumen lengkap sebagaimana mestinya. Bahkan, rencana KA cepat ini muncul tiba-tiba sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

“Kereta cepat ini tidak pernah keluar dari mulut Presiden (Joko Widodo) saat kampanye. Saat kampanye ingin membangun poros maritim, ingin tol laut dan sebagainya. Kenapa fokusnya jadi kereta api cepat?” tanyanya.

Dia pun menilai, proyek ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat luas. KA cepat tidak diperlukan mengingat jarak Bandung-Jakarta yang tergolong dekat.

Selain itu, masih banyak transportasi umum yang bisa digunakan dengan tarif yang terjangkau. “Jadi urgensinya apa? Ini enggak terlalu dibutuhkan. Tarifnya juga mahal, sama masyarakat biasa enggak akan terjangkau,” bebernya.

Maka, pihaknya menolak proyek ini disebut proyek strategis nasional. Selain manfaatnya yang tidak terlalu besar, KA cepat ini memiliki konsep bisnis yang pendanaannya murni oleh swasta, sehingga tidak tepat jika dikatakan proyek strategis nasional.

Loading...

loading...

Feeds

43 Prajurit TNI Ditukar US Army

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kunjungan beberapa perwakilan dari tentara Amerika untuk Indonesia. Dalam pertemuan …