Patgulipat di Proyek SPAM Diskimrum Jabar

Bembie Juliansyah

Bembie Juliansyah

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Proses pelelangan proyek pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) di Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar menuai kritikan.


Temuan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), selain pemecahan item kegiatan lelang, dalam proyek yang menjadi andalan millenium development goals (MDG’s) tersebut juga terjadi penggelembungan (mark up) anggaran pada pemasangan pipa 2014.
Dugaan mark up ini dibeberkan Sekretaris Jenderal DPP LSM GMBI, Bembie Juliansyah di kantor DPP GMBI, Rabu (17/2). Hanya saja, Bembie belum bersedia membeberkan angka mark up dalam proyek tersebut.

Menurut Bembie, pihaknya sudah melayangkan surat ke Diskimrum terkait dugaan patgulipat proyek itu. Hanya saja, surat tak kunjung dijawab. “Berarti kepala dinas dan jajarannya tidak menanggapi serius aspirasi masyarakat. Ini sudah melanggar UU No 14 tahun 2008 KIP,” tegas Bembie.

Dalam kesempatan itu, ia membeberkan keanehan dalam proses pelelangan dan pelaksanaan di lapangan. “Salah contoh, saat pelelangan untuk item pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya, salah satu perusahan tidak lolos personil/tenaga elektro tidak memenuhi, tetapi pada paket lain dengan item pekerjaan yang sama, perusahan bersangkutan dijadikan pemenang. Sehingga kami menduga pembangunan proyek tersebut terjadi ‘pembangian kue’ yang melibatkan unsur panitia lelang, PPK dan kontraktor pelaksana,” beber Bembie.

Ia menduga dari aspek pengelolaan keuangan negara, apabila harga perkiraan sendiri (HPS) ditetapkan lebih mahal dari harga sewajarnya, maka akan menimbulkan potensi kerugian negara. “Dengan demikian, penyusunan seharusnya dikalkulasi secara keahlian sehingga data-data dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurut dia, seharusnya biaya satuan yang dipublikasikan resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, inflasi tahun sebelumnya, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis dan norma indeks.

Ia juga meyayangkan sikap Sekretaris Dr Ir Asep Supriatna, selaku pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Menurut Bembie, seharusnya Asep menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Bahkan, ada indikasi surat kami tidak bisa dijawab secara detail,” tambah Bembie. (man/mun)

Loading...

loading...

Feeds