KMAK Laporkan Dugaan Korupsi Dana Reses DPRD Kab Bandung ke Kejati Jabar

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, SOREANG– Karena laporan dugaan penyelewengan dana reses DPRD Kabupaten Bandung lambat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Kabupaten Bandung melaporkan dugaan kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.


“Hari ini kami datang ke Kejaksaan tinggi Jawa Barat untuk melaporkan dugaan penyeleweangan dana reses DPRD Kabupaten Bandung,” tutur Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangkit Indonesia Kabupaten Bandung, Yadi Wigandi, Rabu (17/2).

Hal tersebeut dilakukan, karena laporan yang sama kepada kejaksaan Negeri Bale Bandung beberapa pekan lalu belum juga mendapat titik terang.sehingga, para LSM tersebut melaporkan kepada kejaksaan yang lebih tinggi.

“Alhamdulillah respon dari Kejaksaan Tinggi Jabar sangat baik, malahan mereka juga sudah mengawasi perkembangan kasus ini. Kami tadi juga melaporkan kinerja Kejaksaan Negeri Bale Bandung yang lambat dalam menangani laporan kami,” paparnya.

Yadi mengatakan, dari informasi yang diterimanya, Kejaksaan Negeri Bale Bandung baru sebatas mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik).

Padahal, laporan pihaknya kepada Kejari Bale Bandung sudah disertai alat bukti, yang seharusnya pihak Kejari bisa lebih cpat dalam melakukan tindakan.

“Hasil dari kedatangan kami ke Kejati Jabar, yakni keluarnya disposisi kepada Kasi Intelnya untuk mengawasi kinerja Kejari Bale Bandung. Ini hal yang sangat menggembirakan untuk kami dan masyarakat Kabupaten Bandung, karena Kejati Jabar sangat responsif terhadap laporan kami,”ujarnya.

Yadi melanjutkan, selain melaporkan Kejari Bale Bandung ke Kejati Jabar, hari ini juga mereka sengaja mendatangi Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dengan tujuan, mengajukan permohonan audiensi, dan memberikan masukan dan bukti-bukti terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

“Karena kami menenggarai ada upaya-upaya pembelokan arah dalam kasus ini. Kecurigaan kami, nantinya dewan hanya diberikan kewajiban mengembalikan kelebihan uang negara atau TGR saja. Padahal ini dua hal yang berbeda, selain itu jangan sampai ada upaya-upaya perbaikan laporan pertanggunjawaban penggunaan dana reses. Karena memang masa perbaikan dokumen laporan itu, kalau tidak salah sudah harus selesai pada 11 Januari kemarin. Makanya kami juga mendatangi BPK, agar sama-sama mengawal kasus dugaan korupsi ini,” katanya. (mld)

Loading...

loading...

Feeds

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …