DPD RI Ingin Aturan Laporan Keuangan Negara Direvisi

Anggota DPD RI Ayi Hambali (kanan) dan Sekda Jabar Iwa Karniwa).

Anggota DPD RI Ayi Hambali (kanan) dan Sekda Jabar Iwa Karniwa).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan fungsi pengawasan keuangan di daerah cukup membuahkan hasil. Seperti pengawasan penggunaan keuangan daerah atas hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2014.


Menurut Anggota DPD RI asal Jawa Barat Ir H Ayi Hambali, ada ratusan temuan BPK dalam penggunaan keuangan di pemerintah daerah dan provinsi yang tersandung masalah. “Dari ratusan temuan, 69 persen itu sudah selesai ditindaklanjuti BPK, tiga persen lainnya tidak bisa ditindaklanjuti, dan sisanya dalam proses penyelesaian,” ujar Ayi Hambali usai rapat kerja Badan Akuntabilias Publik DPD RI dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jumat (12/1) lalu.

Untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan, menurut Ayi Hambali, memang sulit untuk diselesaikan. “Seperti masalah keuangan yang penanggung jawab pengguna anggaran itu sudah jatuh miskin, atau sudah dipenjara bahkan orangnya sudah meninggal,” ungkap Ayi Hambali.

Ayi Hambali, mencontohkan, pada laporan BPK di Pemprov Jabar dan enam kabupaten di Jabar, hingga tahun 2014, ada nilai uang sekitar Rp3 miliar yang sudah tidak mungkin lagi dikembalikan ke kas APBD. Negara memang rugi, tetapi penanggung jawab pengguna anggaran itu sudah tidak mungkin lagi mengembalikan uang.

“Aturannya jelas, di situ ada force major, tapi tidak menyebutkan orang yang sudah meninggal, yang sudah ditahan,” papar Senator asal Jabar ini.

Sebab itu, Ayi Hambali mengatakan, DPD RI ingin agar undang-undang yang mengatur laporan keuangan negara direvisi. Soalnya, banyak uang negara yang mustahil dikembalikan ke kas negara tetapi masih tercantum sebagai temuan di BPK RI, sehingga masih dianggap temuan.

Namun demikian, Ayi Hambali mengakui, pihaknya hingga kini terus mengonsultasikan masalah itu ke BPK untuk mencari jalan keluar, dengan harapan tidak lagi tercantum sebagai temuan. Namun DPD pun memaklumi jika BPK tidak bisa berbuat banyak, karena terikat aturan.

“Pak Jokowi (Presiden RI) sudah tahu, penjelasannya sudah cukup. Harapan kita ke depan ada revisi aturan ini, karena bagaimanapun orang yang sudah meninggal atau dipenjara, bagaimana dia mengembalikan uang negara?” tandas Ayi Hambali.
Terkait adanya wacana untuk mengevaluasi keberadaan DPD selama ini, menurut Ayi Hambali, justru saat ini DPD dibutuhkan perannya dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah. “Justru pemda hanya bisa mengeluh kepada kita DPD. Mereka tidak bisa mengeluh ke DPR atau lembaga lainnya. Apa yang disuarakan daerah selama ini tidak terakomodir, tapi sekarang karena adanya DPD sudah ada perubahan,” ungkap Ayi Hambali.

Ayi Hambali pun membantah jika DPD selama ini tidak berfungsi. Ayi Hambali mencontohkan soal dana transfer ke daerah saat ini yang sudah mengalami peningkatan, sedikit banyak adalah kontribusi DPD juga. “Jadi tidak mungkin lah DPD tidak ada manfaatnya,” jelas Ayi.

Dalam memproduk undang-undang pun, lanjut Ayi Hambali, DPD RI sudah cukup berperan. “Kami pun sudah menghasilkan undang-undang Kelautan, UU wawasan nusantara, hanya saja di konsideran undang-undang kami tidak dicantumkan. Karena kita menyampaikan ke DPR dibahas pemerintah jadilah Undang-undang,” paparnya. (nto)

Loading...

loading...

Feeds

Habib Rizieq Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com,JAKARTA– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab minta maaf karena beberapa waktu lalu dirinya membuat kerumunan massa …

Libur Natal-Tahun Baru Dipangkas 3 Hari

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA– Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) akhirnya jadi dipangkas. Pemerintah memutuskan mengurangi jatah libur Nataru selama …

Viral Azan Serukan Jihad

POJOKBANDUNG,com, BANDUNG – Aksi sekelompok orang yang mengumandangkan azan pada beberapa tempat viral di media sosial (medsos). Namun, dari panggilan …