Wah, DPRD Kab Bandung Dituding Umroh Dibiayai Pengusaha

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Kabar tak mengenakan kembali terdengar di DPRD Kab Bandung. Ketua DPRD dan Anggota Komisi C DPRD Kab Bandung dituding melakukan umroh dengan didanai oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur di wilayah setempat.


Ketua DPRD dan belasan anggota komisi C, pekan lalu berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. “Katanya dibiayai perusahaan-perusahaan infrastruktur yang biasa mengerjakan proyek di Kab Bandung,” ungkap sumber di lingkungan DPRD Kab Bandung yang tak mau namanya disebut.

Jika benar sumber pembiayaan umroh tersebut berasal dari pemberian pengusaha yang berkaitan dengan bidang infrastruktur di Kab Bandung, itu bisa dikatakan gratifikasi. Mengingat dana untuk umroh tidaklah sedikit.

“Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disana disebutkan jika menerima pemberian diatas Rp 1 juta, itu namanya gratifikasi,” tutur Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab Bandung, Deni Abdullah.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 12 b UU No. 20 tahun 2001 disebutkan bentuk gratifikasi yang dimaksud bagi pejabat publik adalah menerima pemberian uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan.

“Sudah jelas, pemberian gratifikasi oleh pihak tertentu kepada pejabat publik itu untuk mempermudah urusannya. Ada timbal balik yang diharapkan oleh si pemberi,” terangnya.

Loading...

loading...

Feeds

43 Prajurit TNI Ditukar US Army

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kunjungan beberapa perwakilan dari tentara Amerika untuk Indonesia. Dalam pertemuan …