Alih Kelola SMA/SMK di Jabar Harus Matang

Diklat tenaga lokal

Diklat tenaga lokal

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Kalangan DPRD Jawa Barat menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah siap melaksanakan alih kelola SMA/SMK pada 2017 mendatang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Dinas Pendidikan Jabar, proses alih kelola SMA/SMK di Jabar telah tuntas. Bahkan, kesiapan ini pun telah dinyatakan langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Kendati begitu, Untung mengakui, peralihan kelola SMA/SMK ini akan menambah beban anggaran Pemprov Jabar. “Termasuk untuk meningkatkan hasil uji kompetensi guru serta menyiapkan sarana dan prasarana baru,” kata Untung di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (15/2).

Selain itu, kata Untung, saat ini terdapat kabupaten/kota yang menggratiskan pendidikan SMA/SMK. Ini pun berimplikasi terhadap anggaran provinsi.

“Belum lagi masalah TPP tenaga pengajar yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal provinsi pun memiliki prioritas anggaran untuk sektor yang lain yang tidak kalah penting,” katanya seraya menyebut pihaknya tidak setuju jika upaya penggratisan biaya sekolah berdampak pada penurunan mutu dan kesiapan sarana prasarana.

Oleh karena itu, Untung berharap adanya kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Anggota Komisi V DPRD Jabar Maman Abdurrachman mengingatkan pusat agar tidak menganggap mudah alih kelola ini.

Menurutnya, pusat selalu menganggap tidak ada masalah terkait alih kelola ini. Padahal, di lapangan ditemui sejumlah persoalan.

“Pemerintah Pusat selalu berpikir di Jawa tidak ada masalah. Padahal di pinggiran-pinggiran atau di daerah perbatasan, angka putus sekolah masih tinggi dan kondisinya memprihatinkan,” katanya seraya menyebut ini terjadi karena ketersediaan ruang belajar yang tidak proporsional dengan jumlah siswa yang membutuhkan. (agp)

Loading...

loading...

Feeds