Revisi Perda KBU Tak Semudah yang Diprediksi

Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara (KBU)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Revisi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) yang tengah digodok DPRD Jawa Barat diharapkan efektif sehingga mampu menghasilkan perda yang ampuh dalam menata kawasan terbuka hijau tersebut. Selain itu, rancangan perda ini pun diharapkan bisa menjadi acuan baru bagi sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang termasuk dalam KBU.


Kepala Bidang Tata Ruang dan Kawasan Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar Bobby Subroto mengatakan, revisi perda ini tidak semudah yang diprediksi. Menurutnya, pembahasan ini memerlukan waktu yang cukup terutama untuk mencari subtansi yang paling tepat.

Terlebih, tambahnya, selama ini belum ada peraturan yang mengatur sebuah kawasan strategis. Dia berharap, pembahasan revisi perda KBU harus mengedepankan sejumlah aspek seperti peningkatan pengendalian.

Hal ini penting agar fungsi keberadaan KBU untuk konservasi bisa diwujudkan. Selama ini, aspek tersebut seakan sirna dengan banyaknya bangunan yang tumbuh di daerah tersebut.

Namun, yang tidak kalah penting, adanya penegakkan hukum yang serius kepada pelanggar KBU. “Perda ini harus punya peran lebih dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang diperkuat dengan pemberian sanksi kepada para pelanggar,” katanya di Bandung, Minggu (14/2).

Maka dari itu, dia menilai, penerapan sistem zonasi di KBU sangat penting agar lebih memberi kejelasan. “Menjadi lebih jelas. KBU akan terbagi dalam tujuh zona, jadi lebih detail, jadi masyarakat bisa lebih mengetahui batas-batasnya,” katanya.

Lebih lanjut dia katakan, perda KBU yang baru jangan disalahartikan karena hal ini bukan untuk menghambat pembangunan. Namun, adanya aturan ini menjadi bukti semakin seriusnya peran pemerintah dalam menjaga KBU.

“Ini bentuk pemerintah untuk menyelamatkan KBU,” katanya. Dia pun menilai, keberadaan Perda KBU semakin mendesak karena sebagian besar lahan di kawasan tersebut sudah dimiliki masyarakat.

Padahal, pemerintah akan kesulitan jika menginginkan kepemilikan kembali atas lahan tersebut. “Jika ingin membeli tanah tersebut, maka butuh dana besar karena kawasan ini sudah menjadi ladang bisnis,” katanya.

Menurutnya, meski memerlukan dana besar untuk kembali membeli lahan yang sudah dikuasai masyarakat, pihaknya terus melakukan upaya tersebut sesuai kemampuan keuangan. “Pemprov sudah memulai membeli lahan, tapi hanya di wilayah Tahura, di daerah enclave,” pungkasnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap pembahasan revisi Perda KBU bisa segera tuntas. Hal ini dirasa penting agar pengendalian di kawasan tersebut bisa semakin efektif.

“Tapi kami kembalikan lagi ke DPRD. Perpanjangan waktu ya wajar, demi pendalaman substansi. Tapi kalau bisa Lebih cepat, maka akan lebih baik,” singkatnya.

Seperti diketahui, raperda KBU yang seharusnya sudah rampung pada pertengahan Januari lalu gagal disahkan menjadi perda. Ini dikarenakan DPRD Jabar meminta waktu tambahan untuk membahas raperda karena materi yang ada saat ini dinilai belum matang dan masih banyak celah pelanggaran.

Ketua Pansus Raperda KBU DPRD Jabar Tia Fitriani mengatakan, pihaknya meminta waktu tambahan hingga 29 Februari mendatang untuk mematangkan raperda usulan Pemprov Jabar tersebut. Namun, Tia memastikan akan kembali memperpanjang waktu pembahasan bila waktu tambahan tersebut dinilai belum mencukupi.

Terlebih, hingga saat ini DPRD Jabar belum menemukan persepsi yang sama dengan Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar sebagai pihak pengusul raperda KBU tersebut. Tia menyebut, masih banyak hal substansial yang belum disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pansus masih perlu menerima banyak masukan dari masyarakat. “Kami tidak ingin tergesa-gesa. Kami tidak ingin main-main membahas raperda ini karena raperda KBU ini sangat penting. Kami tidak ingin mengeluarkan perda setengah hati, jangan jadi perda pesanan,” kata Tia.

Tia menjelaskan, beberapa hal substansial yang belum disepakati oleh Pansus DPRD dan Diskimrum yakni terkait pasal-pasal perizinan dan sanksi serta terkait judul raperda. Menurutnya, DPRD Jabar tidak ingin raperda yang tengah dibahas itu hanya sekedar revisi perda sebelumnya, namun dampaknya tidak berbeda jauh dari perda sebelumnya.

DPRD Jabar menginginkan raperda KBU yang tengah digodok saat ini tidak menjadi macan ompong yang hanya keras di atas kertas, namun tidak bisa berbuat banyak dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan terutama dalam menangani persoalan perizinan dan penegakan aturan di wilayah KBU yang setiap harinya marak pembangunan liar di wilayah resapan air tersebut. “Ada beberapa pasal yang menurut kami soft, kurang keras, sama sekali tidak menyentuh persoalan yang terjadi. Sampai hari ini, kita belum pernah dengar ada pelanggar di KBU yang diseret ke pengadilan. Jangan hanya sebatas pengendalian, tapi sanksinya harus bikin jera,” katanya.

Hal senada diungkapkan anggota Pansus KBU DPRD Jabar lainnya, Abdul Hadi Wijaya. Menurutnya, DPRD Jabar berkomitmen untuk membuat raperda yang benar-benar matang dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga nantinya raperda KBU tersebut tidak memiliki celah untuk dicurangi atau diutak-atik pengusaha nakal atau masyarakat sehingga pelanggaran di wilayah KBU benar-benar dapat dihentikan dan dikendalikan penuh oleh pemerintah provinsi.

Dalam raperda tersebut, lanjut Hadi, pihaknya mengusulkan agar dibuat sanksi yang lebih tegas seperti pencabutan izin dan pembongkaran bangunan bagi siapa pun yang melanggar dan menyalahi perizinan di wilayah KBU. Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar seluruh pembangunan di wilayah KBU harus memiliki izin dari Pemprov Jabar.

“Kalau sekarang kan provinsi hanya sekedar memberikan rekomendasi. Izinnya tetap dari kabupaten/kota. Dalam raperda ini kami usulkan agar seluruh izin dikeluarkan oleh Gubernur. Gubernur juga berhak mencabut izin bagi yang melanggar,” ujarnya.

Hadi menambahkan, Pansus KBU juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat agar raperda itu bisa bersinergi dengan rencana perpres kawasan strategis nasional cekungan Bandung dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Pansus pun kerap turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana persoalan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Kita ingin ada moratorium perizinan di KBU karena masalah di KBU sudah sangat akut. Bayangkan saja, tujuh perda dari Gubernur sampai sekarang tidak ada efeknya sama sekali. Yang ada hanya kerusakan. Kita perlu perda yang lebih keras, ini komitmen kita untuk menyelamatkan KBU,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …