DPRD Kota Bandung Tolak Sistem Jalan Berbayar

Kawasan menuju gerbang tol Pasteur

Kawasan menuju gerbang tol Pasteur

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Panitia khusus (Pansus) 10 DPRD Kota Bandung menolak diberlakukannya sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Kota Bandung.


Hal itu diungkapkan Ketua Pansus 10 DPRD Kota Banung Entang Suryaman.

“Berdasarkan hasil rapat pansus, dan konsultasi dengan berbagai pihak, kami nyatakan menolak diberlakukannya sistem ERP di Kota Bandung,” ujar Entang kepada wartawan, Rabu (10/9).

Entang menerangkan, berdasarkan ketentuan yang tertera dalam PP No 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalulintas, bahwa untuk melaksanakan sistem ERP, harus memenuhi beberapa syarat.

Diantaranya adalah, adanya angkutan transportsi massa yang memadai dan memenuhi standar minimal angkutan massal berbasis jalan.

“Sementara, kondisi trnsportasi massal di Kota Bandung sekarang masih belum memadai. Salah satu indikasinya, masyarakat masih belum mau beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum,” terangnya.

Selain itu, seharusnya, dalam draft raperda mencantumkan ruas jalan mana saja yang akan diberlakukan sistem ERP.

“Sedangkan dalam draft yang diajukan eksekutif, tidak disebutkan nama-nama jalan yang akan diberlakukn sistem tersebut,” terangnya.

Karenanya, lanjut Entang, pihaknya memilih untuk menolak menyetujui usulan tersebut.

“Yang jelas Kota Banung belum siap,” tegas Entang.

Sementara, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, belum disetujuinya sistem electronic raod pricing (ERP) oleh DPRD Kota Bandung lantaran jalan yang dimaksud, merupakan jalan provinsi.

Penerapan sistem ERP, awalnya akan diberlakukan di ruas Jalan Pasteur yang merupakan jalan milik nasional. Diterapkannya sistem ini, awalnya bermaksud untuk mengurai kemcetan di jalan Pasteur.

“Banyak sekali orang yang pengen lewat jalan Pasteur, pdahal macetnya bukan main. Kalau sudah macet, ngomel-ngomel, ” kelakar Ridwan Kamil.

Kalau ingin memindahkan sistem ini ke jalur lain, lanjut Ridwan Kamil, harus dikaji dulu, jalur mana yang kira-kira membutuhkan sistem ini.

“Kalau jalan lain, kita kan belum tahu penyakitnya apa,” tegasnya.

Untuk sementara, kata Ridwan Kamil, solusi kemacetan di kawasan Psteur adalah cable car dan LRT. (mur)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …