Dua Tahun Dana Bansos Tidak Dianggarkan APBD Kota Bandung

 Haru Suandharu

Haru Suandharu

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–APBD Kota Bandung sudah dua tahun ini tidak mencantumkan anggaran alokasi dan bantuan sosial (Bansos).


“Berdasarkan kepmendagri No 32 Tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bansos, memang mempersulit pencairan hibah dan bansos,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu kepada wartawan, Selasa (9/2).

Menurut Haru, untuk mengajukan dana hibah sekarang memang tidak mudah. Setelah proposal dimasukkan ke TU pimpinan, lalu diberikan ke SKPD terkait dan DPKAD.

“Selain itu, pengajuan harus setahun sebelumnya, maksimal proposal diterima pada Juni. Sehingga tidak bisa mengajukan di tahun berjalan,” jelasnya.

Selain itu, pemohon harus memiliki badan hukum, sehingga tidak bisa perseorangan atau kelompok. Pengajuan juga tidak bisa melalui reses atau musrembang, karena untuk kedua wadah itu, harus berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKA).‎

“Jadi kalau untuk membangun masjid, bisa lewat kelurahan,” terangnya.

Tahun ini, Pemkot Bandung menganggarkan untuk dana hibah sebesar Rp 15 miliar. Itu untuk instalasi vertikal, seperti PMI, MUI, dan Kepolisian.

“Seperti sebelumnya, tidak bisa setiap tahun diberikan,” tambahnya.‎

Terkait bansos, disatukan dengan anggaran tidak terduga. Tahun ini Pemkot Bandung menganggarkan dana tidak terduga sebesar Rp27 miliar.

“Ini juga diberikan harus sesuai perintah walikota,” jelasnya.

Penghapusan bansos di APBD Kota Bandung, lantaran sulit mencari orang yang dengan kategori rawan sosial, yang mau menerima bantuan setahun Rp 2,5 juta. Namun baru diberikan tahun berikutnya.

“Sehingga, disatukan dengan bantuan tidak terduga,” pungkasnya. (mur)

Loading...

loading...

Feeds