Presidium Pemekaran Desak Pilkada Ulang Kab Pangandaran

Presidium Pemekaran Pangandaran, Supratman (tengah) saat bicara soal penyelenggaran Pilkada Pangandaran, 
.

Presidium Pemekaran Pangandaran, Supratman (tengah) saat bicara soal penyelenggaran Pilkada Pangandaran, .

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Kritikan terhadap Pilkada di Kabupaten Pangandaran terus bergulir. Ini kali Ketua Presidium Pemekaran Pangandaran, Supratman, angkat bicara. Ia menilai penyelenggaraan Pilkada 2015 cacat hukum.


“Padahal pilkada momen penting untuk masa depan Pangandaran, agar melahirkan pemimpin yang baik,” tandas Supratman, kemarin.

Namun, dia menilai, pelaksanaan pilkada terkesan dipaksakan. Menurutnya, banyak keganjilan dan pelanggaran terhadap peraturan, khususnya UU Pemilu Pilkada, Pasal 13-15 No 8 Tahun 2015.

“Banyak temuan pelanggaran, seperti masalah KTP. Jadi bagaimana bisa memilih pemimpin yang baik jika pelaksanaannya diwarnai kecurangan,” bebernya.

Karena itu, ia mendesak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan agar tidak melakukan pelantikan hasil Pilkada Pangandaran. “Kami meminta pemerintah mengkaji kembali penyelenggaran pilkada, kemudian melakukan pemilihan ulang,” tegas Supratman.

Hal yang sama juga dilontarkan Ketua Forum Pangandaran Menggugat, Darsono. Darsono mendesak DPRD Jabar mengeluarkan rekomendasi penundaan pelantikan bupati/wakil bupati kepada Gubernur
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang menang, tapi penyelenggaraan pilkada yang dinilai dipaksakan dan cacat hokum,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Mohamad Fauzan Rachman mengatakan, pihaknya sudah melaporkan berbagai temuan kecurangan ke Bawaslu Pusat dan Mendagri. “Bawaslu Pusat akan mengkaji temuan yang kami laporkan tersebut,” kata Fauzan. (mun)

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …