Komisi IV Pertanyakan Rencana Pengambilalihan Kertajati oleh Pusat

Desain bandara Kertajati.

Desain bandara Kertajati.

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Kalangan DPRD Jawa Barat mempertanyakan rencana pengambil alihan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati oleh pemerintah pusat. DPRD meminta pemerintah pusat memberikan kompensasi dan tetap melibatkan Jabar dalam pengelolaan BIJB jika sudah beroperasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dadi Rohanadi menilai, Pemprov Jabar sudah mengeluarkan anggaran sangat besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan BIJB. Pemprov Jabar sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk membiayai pembebasan lahan dan pembangunan sisi darat BIJB yang bersumber dari APBD Jabar.

Seharusnya, pusat melibatkan Pemprov Jabar dengan memberi kompensasi dan juga dilibatkan dalam pengelolaan bandara. Dadi membandingkan, pembangunan Bandara Kualanamu di Medan Sumatera Utara 100 persen dibiayai APBN, baik pembebasan lahan maupun biaya pembangunannya.

Sedangkan BIJB sejak awal merupakan proyek yang digagas Pemprov Jabar dari sisi pembebasan lahan dan sebagian pembangunannya dilakukan oleh Pemprov Jabar. “Jadi wajar kalau kita minta kompensasi (saham) berapa persen dari itu sehingga ada PAD (pendapatan asli daerah) yang masuk ke Jawa Barat. Kita (Jabar) sudah mengeluarkan dana besar untuk BIJB dan sekarang tiba-tiba diambil pusat,” kata Dadi di Bandung, Senin (8/2)

Kompensasi dari pemerintah pusat tersebut sangat penting dan harus dipenuhi jika pemerintah pusat berniat mengambil alih pembiayaan BIJB. Terlebih, sejak awal BIJB adalah proyek yang digagas Pemprov Jabar sehingga masyarakat Jabar harus merasakan manfaat besar dari keberadaan BIJB.

“Kita minta ada PAD yang masuk ke Jawa Barat. Kalau nol sama sekali itu tidak adil. Intinya harus ada kompensasi yang diberikan ke kita, bentuknya apalah. Ini untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Satu triliun itu anggaran belanja kabupaten/kota di Jabar untuk setengah tahun,” paparnya.

Saat ini, lanjut Dadi, sebenarnya belum diputuskan apakah BIJB akan diambil sepenuhnya oleh pusat atau tetap oleh Pemprov Jabar melalui BUMD-nya PT BIJB. Menurutnya, hal tersebut tergantung dari sikap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

“Tinggal sikap Pak Gubernur dan Dinas Perhubungan. Lalu bicarakan dengan dewan, putusan kita seperti apa. Tapi rasanya tidak adil, kita mengeluarkan ratusan miliar kemudian aset itu diserahkan begitu saja ke pemerintah pusat. Kalau saya sih harus ada kompensasilah,” ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memastikan pengambilalihan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pemerintah pusat akan menggelontorkan Rp 2,1 triliun untuk pembangunan sisi darat bandara yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Jabar itu.

Dengan adanya pengambilalihan ini, Pemprov Jabar belum tentu bisa mengelola operasional BIJB Kertajati yang semula diharapkan menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah pemprov. Sebab, BUMD milik pemprov yang disiapkan untuk mengelola BIJB Kertajati yakni PT BIJB harus mengikuti proses tender yang dilakukan pemerintah pusat jika ingin terlibat dalam pengelolaan tersebut.

“Karena harus tender. Kita minta prevalensi untuk Jabar, siapa pun yang menang (tender), kita 25 persen,” kata Heryawan, belum lama ini.

Heryawan pun memastikan, rencana lelang investasi yang akan dilakukan PT BIJB untuk memilih investor BIJB Kertajati gagal dilakukan. “Sekarang tidak butuh lagi investasi. Keseluruhan sisi darat sudah ditanggung APBN Rp 2,1 triliun,” katanya.

Oleh karena itu, peserta lelang yang sudah terdaftar akan diarahkan menjadi investor pengelolaan kawasan aerocity di sekitar kawasan BIJB Kertajati. Kendati begitu, Heryawan berharap pemerintah pusat memberi kesempatan ke Pemprov Jabar agar turut serta dalam pengelolaan BIJB Kertajati.

“Ya sudahlah saham pengelolaannya bisa 20 persen, bisa 25 persen. Sudah bagus, yang penting ada unsur Jabarnya,” katanya.

Selain berharap bisa dilibatkan pada pengelolaan operasional BIJB Kertajati, menurut Heryawan pihaknya akan fokus pada pengelolaan kawasan aerocity di sekitar bandara tersebut. “Lebih fokus mengelola aerocity,” katanya.

Disinggung dana APBD Jabar yang telah digelontorkan untuk pembangunan BIJB Kertajati hingga saat ini, Heryawan memastikan hal itu akan diganti pemerintah pusat. “Duit APBD (yang sudah keluar) baru 500 miliar (rupiah). Sekarang diganti Kemenhub,” katanya.

Heryawan pun menuturkan, pengambilalihan pembangunan BIJB Kertajati ini tidak diikuti dengan pembatalan lelang. Proses lelang yang telah dilakukan akan diteruskan oleh Kemenhub.

“Tender sah, yang bayarnya Kemenhub. Tender bergulir, pembangunan bergulir,” katanya.

Kendati begitu, Heryawan mengatakan, saat ini pemprov akan meneruskan pembebasan lahan seluar 800 hektare. Seperti diketahui, untuk pembangunan BIJB Kertajati ini pemprov berkewajiban membebaskan lahan seluas 1.800 hektare.

“Sekarang sudah 1.000 hektare, 800 hektare lagi. Kita akan berjuang untuk pembebasan lahan 800 hektare lagi dari APBD,” kata Heryawan seraya menyebut pada tahun ini pemprov menggelontorkan Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan tersebut.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas mengatakan, pihaknya akan mengikuti perintah pemprov terkait nasib pengelolaan BIJB Kertajari. Menurutnya, keputusan pengambilalihan sangat bisa diterima jika bandara tuntas terbiayai.

“Apalagi anggaran Kemenhub mencapai 50 triliun (rupiah). Jadi 2 triliun (rupiah) dalam 2 tahun tentu kecil saja,” katanya.

Meski pembangunan sisi darat diambil alih, pihaknya masih melihat peluang bisnis terkait layanan bandara seperti groundhandling, katering, kargo, dan bahan bakar. Selain itu pihaknya pun masih berharap pada penggarapan kawasan aerocity.

“Mudah-mudahan BIJB tetap bisa garap itu, meski pun kepemilikannya sudah tidak di tangan kami,” ucapnya. Virda menilai, bisnis di bandara ini begitu luas, mulai dari pengelolaan sebagai operator bandara serta bisnis turunannya.

Selain itu terdapat juga airport city seperti hotel bandara dan lapangan golf. “Selain tentu bisnis di pengembangan kawasan aerocity,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

KKI 2021 Dongkrak Pemulihan Ekonomi Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Dekranasda Jawa Barat serta stakeholder terkait …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Kol. Tek Videon Nugroho Yakinkan Sinovac Aman

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Didampingi oleh para Kepala Dinas, Komandan Wing Pendidikan Teknik Kolonel Tek Videon Nugroho, mengikuti Vaksinasi Covid-19 tahap …

Kodam Cendrawasih Siap Dukung PON XX Papua

POJOKBANDUNG.com, JAYAPURA – Dalam rangka meminta dukungan dari Kodam XVII/Cenderawasih, Ketua Umum KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin bersama rombongan melaksanakan …

Minta Warga Waspada Varian Baru COVID-19

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi penyebaran Covid-19 varian baru B 117 yang kasusnya …