Soal Mini Market Liar, Warga Ciapus, Banjaran Siap Gugat Pemkab Bandung ke PTUN

POJOKBANDUNG.com, BANJARAN–Karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap pembukaan mini market tidak berizin, warga Kampung Ciapus Desa Ciapus Kecamatan Banjaran akan melakukan gugatan di PTUN kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.


Isman Rohmani Yusron, salah seorang warga mengatakan, pekan lalu sebuah mini market telah dibuka di Kampung Ciapus, padahal keberadaan mini market tersebut sudah jelas melanggar perda, dimana mini market tidak boleh berdiri di jalan berstatus jalan Desa.

“Kami telah melaporkannya ke Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Bandung, juga Satpol PP dan Desa Ciapus terkait pembukaan mini market tersebut,” ujar Isman, Jumat (5/2).

Namun, hingga saat ini pihak pemerintah tidak melakukan tindakaan apa-apa. Padahal, berdasarkan keterangan dari Dinas, mini market tersebut tidak mengantongi izin.

“Tapi anehnya sama sekali tidak ditindak dan mulai beroperasi sejak beberapa hari lalu. Padahal, kami melaporkannya semenjak prroses pembangunan,”ujarnya.

Warga merasa kecewa dengan pembiaran yang dlakukanoleh pemerintah Kabupaten Bandung terhadap keberadaan mini market yang beroperasi tanpa menggantongi izin.

Oleh sebab itu, warga berencana akan melaporkan aparatur pemerintahan Kabupaten Bandung kepada ombudsman Jawa Barat, karena kinerjanya yang buruk dan tidak cepat tanggap.

Selain itu, gugatan kepada pemerintah Kabupaten Bandung juga akan dilakukan melalui PTUN.

“Kan Pemkab Bandung mempunyai Perda nomor 20 tahhun 2009 tentang pengendalian pasar modern. Belum lagi ada moratorium sejka 2012, tapi kenyataannya banyak mini market tdak berizin tapi dibiarkan, padahal itu sudah jelas-jelas melanggar perda. Makanya, kalau tetap dibiarkan, kami akan menggugat di PTUN dan melapor ke Ombudsman,”tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Warga Kampung Ciapus RT 1 RW 6 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, resah dengan adanya rencana pembukaan mini market di Kampung tersebut.

Menurut salah eorang warga, Isman Rohmani Yusron, di Kampungnya tiba-tiba berdiri bangunan mini market ternama, padahal banyak warga yang merasa tidak memberikan izin pendirian.

“Selidik punya selidik, pihak mini market hanya meminta izin kepada enam oang warga. Itu tidak mewakil semua wargaatuh,”tutur Isman, Jumat (29/1).

Dimungkinkan, pihak perusahaan mini market tersebut tidak meminta izin kepada sluruh warga karena sudah menduga akan ditolak.

“Warga tidak akan memberikan izin, kasihan warung-warung kecil kalau ada mini market di sini,’ucapnya.

Dia juga menyesalkan pihak desa yang member izin pembangunan kepada pihak mini market dengan dasar ada izin dari enam orang warga.
“Sepertinya mini marketnya nekat juga, sooalnya kami telusui ke Dinas Indag (Diskoperindag), ternyata pihak dinas juga tidak pernah mengeluarkan izin, apalagi itu dibangun di jalan Desa yang secara aturan tidak boleh ada minimarket,”ungkapnya.

Lebih lanjut Isman mengatakan, politik adu domba juga dilakukan oleh phak mini market, dimana enam orang warga yang memberikanizin, dijadikan tamen untuk menghadapiw arga.

Yusron berharap, Pemerintah Kabupaten Bandung, segera turun tangan. Jangan menunggu hingga terjadi konflik antar warga dulu. Selain itu, warga tetap tidak akan mengizinkan berdirinya mini market yang akan menggerus usaha mereka.

Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraa Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Bandung, Marlan mengatakan, secara hukum izin pendirian mini marketi itu sedang moratorium sejak 2012 hingga saat ini. Jadi memang seharusnya tidak ada pendirian baru. Apalagi, untuk syarat perizinan harus ada izin warga sekitar.

“Kalaupun diyakini itu tidak berizin. Silakan laporkan pada Satpol PP dan Diskoperindag, karena kewenangannya disana. Yakni Satpol PP sebagai penegak Perda dan Diskoperindag yang berwenang soal regulasinya,”katanya. (mld)

Loading...

loading...

Feeds