Soal Penipuan CPNS, Pemkab Bandung Barat Diminta Lapor Berwajib

ilustrasi

ilustrasi

 


POJOKBANDUNG.com, KBB–Munculnya kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang diduga aksi tersebut  dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bandung Barat dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati palsu, menurut Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf,  tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Menurutnya, Pemkab Bandung Barat yang posisinya dirugikan karena pelaku diduga telah mencatut nama pemerintah seharusnya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Apalagi, kata Asep Warlan, penipuan ini menggunakan bukti SK Bupati palsu, dimana dalam isi SK tersebut ada nama Bupati Bandung Barat Abubakar yang sudah masuk pada ranah hukum pencemaran nama baik.
Selain Abubakar, pihak yang wajib melaporkan juga yakni Sekda Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah KBB, Tono Nurpomo.

“Bupati di sini posisinya sebagai kepala daerah, lalu sekda selaku pembina PNS, dan Kepala BKD selaku badan yang menangani kepegawaian. Artinya, dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, kasus ini bisa diungkap siapa pelakunya dan juga tidak akan ada lagi korban lainnya,” kata Asep saat dihubungi, kemarin.

Lebih jauh Asep menjelaskan, kasus besar seperti ini tentu akan merugikan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Dengan aksi penipuan untuk menjaring korban lebih banyak, tentu akan merugikan semua pihak termasuk di dalamnya pemerintah yang namanya ikut dicatut. “Justru kalau tidak melaporkan kasus ini, akan terus berkembang dan banyak masyarakat lainnya yang akan terjebak dengan modus seperti ini,” ujarnya.

Selain harus melapor kepada pihak kepolisian, lanjut Asep, Pemkab Bandung Barat juga harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menghindari praktek-praktek sepeti ini. Sehingga masyarakat akan lebih paham bahwa cara seperti itu di luar sistem. Dan pemerintah harus menyampaikan juga tentang penerimaan CPNS sesuai sistem yang sudah diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Saya kira penerimaan CPNS sekarang ini jauh lebih ketat karena sudah masuk sistem. Kalau ada kasus penipuan seperti ini, artinya pemerintah kurang gencar melakukan sosialisasi,” paparnya.

Menurut Asep, penerimaan CPNS ini juga harus disampaikan kepada masyarakat bahwa dilarang keras untuk memberikan uang atau suap. Sehingga dengan gencarnya sosialisasi seperti itu akan menghindari banyaknya korban yang tertipu oleh pelaku. “Penerimaan CPNS saat ini akan jauh lebih transparan dan jujur. Pemahaman seperti itu harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Hemat saya, pemerintah harus pro aktif dan jangan diam saja,” ungkapnya.

Seperti diketahui, SK Bupati Bandung Barat tentang penerimaan CPNS yang lengkap dengan tandatangan bupati serta cap dinas beredar luas di tengah masyarakat untuk aksi penipuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sudah puluhan orang menjadi korban dari beredarnya SK Bupati ini untuk memuluskan masyarakat yang akan menjadi PNS di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Untuk menyakinkan korbannya, dalam SK Bupati itu disebutkan pula besaran gaji pokok yang bakal diterima. Tak hanya itu, diberikan juga nomor induk pegawai (NIP) dan langsung di tempatkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Untuk mendapatkan SK Bupati tersebut, para korban harus menyetorkan sejumlah uang berkisar antara Rp65 juta bahkan ada yang mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp120 juta kepada seseorang yang mengaku-ngaku pegawai negeri sipil (PNS) bertugas di Pemkab Bandung Barat dan mengaku dekat dengan Bupati Bandung Barat Abubakar.

Salah seorang korban yang enggan disebutkan namanya mengaku tertarik pada saat ada informasi tentang penerimaan CPNS dengan jalur cepat tanpa adanya seleksi seperti yang dilakukan pada umumnya. Ia percaya dan meyakini bahwa dengan memberikan uang tersebut akan mudah masuk dan cepat diangkat. Pada saat itu, bukan hanya dirinya yang tertarik, namun puluhan korban lainnya mengikuti pendaftaran tersebut dengan menyetorkan uang kepada salah seorang tersebut.

“Kita percaya karena situasi pertemuan tidak ada yang mencurigakan. Para panitia yang terlihat mengenakan baju PNS dan dikumpulkan di salah satu gedung pertemuan. Saya juga ikut menyetorkan uang, tapi hingga tahun ini tidak ada pengangkatan PNS,” sesal korban.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya mengatakan, penipuan rekruitmen CPNS bukan menjadi persoalan Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, seleksi itu di luar sistem yang sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Pada 27 Januari 2016 kemarin, sudah ada surat edaran sekaligus informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI terkait jadwal penerimaan CPNS tahun 2016. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tidak ada rekruitmen CPNS,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …