Gubernur Diminta Menunda Pelantikan Bupati Pangandaran

Ahmad Heryawan

Ahmad Heryawan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Forum Masyarakat Pangandaran Menggugat (FMPM) meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menunda pelantikan bupati/wakil bupati Pangandaran terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 kemarin. Sebab, mereka menilai pelaksanaan pilkada di daerah otonom baru itu cacat hukum.


Perwakilan FMPM, Agus Efendi, mengatakan, pilkada Pangandaran sarat akan keganjilan hukum, terutama mengenai penyelenggaran. Menurutnya, berdasarkan aturan, penyelenggaraan pilkada Pangandaran tidak seharusnya dilakukan pada 2015 kemarin.

Sebab, pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai DOB masih tergolong baru. “Dipaksakan, harusnya masuk pilkada 2018,” kata Agus saat audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jabar, KPU Jabar, dan Bawaslu Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (4/2).

Tidak hanya itu, menurutnya penyelenggara pilkada Pangandaran 2015 pun bermasalah. Pembentukan KPU Pangandaran sangat terlambat karena dilakukan beberapa pekan jelang pencoblosan.

Seharusnya, kata dia, sejak tahapan awal, proses pilkada dilakukan KPU Pangandaran. “Sebelum tahapan awal hingga beberapa minggu sebelum pencoblosan, prosesnya dilakukan oleh KPU Ciamis. Tapi pas mau pencoblosan, baru KPU Pangandaran dilantik. Ada apa ini?” sesalnya.

Tidak hanya itu, dia pun mengkritisi sumber pendanaan pilkada di Pangandaran. Seharusnya, pilkada dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku daerah induk.

“Tapi kenapa dibiayai APBD Pangandaran,” katanya. Di tempat yang sama, Kasubag Hukum KPU Jabar Momon Setiawan mengatakan, sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Pangandaran terkait penyelenggaran pilkada.

“Diserahkan ke kabupaten/kota yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya. Menurutnya, KPU Jabar sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan fungsi yang ditentukan.

“Permintaan penundaan pelantikan, itu sudah bukan ranah KPU lagi. KPU Jabar di luar konteks persoalan ini. Karena kajian ini muncul setelah (pilkada) dibereskan oleh KPU,” katanya.

Adapun munculnya persoalan ini, KPU Jabar meminta pengadu menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang ada. Komisioner Bawaslu Jabar Asikin mengatakan, terkait pembentukan KPU Pangandaran, pihaknya sudah mengusulkan hal itu jauh hari sebelum proses tahapan pertama dilakukan.

“Bawaslu Jabar sudah menyarankan penyelenggara oleh KPU Pangandaran. Agar sesuai domisili. Itu yang benar,” katanya.

Terkait persoalan ini, menurutnya Bawaslu RI pun sudah mengetahuinya. “Atas laporan ke Bawaslu RI, kita tahu. Bawaslu Jabar sudah melakukan pemanggilan ke KPU provinsi, Ciamis, Pangandaran. Termasuk timsel yang memilih KPU Pangandaran. Tapi kita tidak diperkenankan menjawab di sini,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds