CATAT… 17 Februari, Pemprov Jabar Lantik Kepala Daerah Terpilih

Pasangan bupati/wakil bupati Kab Bandung  terpilih Dadang M. Naser (tengah) dan Gungun Gunawan (kiri)

Pasangan bupati/wakil bupati Kab Bandung terpilih Dadang M. Naser (tengah) dan Gungun Gunawan (kiri)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan pelantikan enam kepala daerah pada 17 Februari mendatang. Kepala daerah itu merupakan pasangan calon terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 kemarin.


Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, enam kepala daerah tersebut di antaranya berasal dari Kabupaten Pangandaran, Sukabumi, Bandung, Karawang, Indramayu, dan Kota Depok. Menurutnya, hal ini diketahui setelah pihaknya melaksanakan rapat persiapan pelantikan, Kamis (4/2).

“Informasi terakhir dari Pak Kepala Biro Pemerintahan Umum itu pelaksanaan pelantikan pada tanggal 17 Februari. Dan pelantikan dilaksanakan di ibu kota provinsi, yaitu di Gedung Merdeka,” katanya.

Enam kepala daerah terpilih tersebut sesuai dengan hasil rapat pemerintah daerah penyelenggara pilkada serentak dengan Kementerian Dalam Negeri pada 21 Januari lalu. Sementara itu, pelantikan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya rencananya akan dilaksanakan pada Maret mendatang.

Adapun kepala daerah Kabupaten Cianjur dilaksanakan Juni mendatang. “Untuk pelantikan kepala daerah yang setelah enam kepala daerah tersebut, rencananya dilaksanakan di Gedung Sate. Tapi, tanggal belum ada kepastian. Kami sudah mempersiapkan dari sekarang saja,” katanya.

Sementara itu, Forum Pangandaran Menggugat (FPM) dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, kemarin. Dalam orasinya, massa meminta Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menunda pelantikan bupati/wakil bupati Pangandaran terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 kemarin.

Sebab, mereka menilai pelaksanaan pilkada di daerah otonom baru itu cacat hukum. Perwakilan FPM, Agus Efendi, mengatakan, pilkada Pangandaran sarat akan keganjilan hukum, terutama mengenai penyelenggaran.

Menurutnya, berdasarkan aturan, penyelenggaraan pilkada Pangandaran tidak seharusnya dilakukan pada 2015 kemarin. Sebab, pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai DOB masih tergolong baru.

“Dipaksakan, harusnya masuk pilkada 2018,” kata Agus saat audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jabar, KPU Jabar, dan Bawaslu Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (4/2). Sedangkan menurut Ketua Umum GMBI Moch Fauzan Rachman yang mendapat kuasa pendampingan dari FPM, penyelenggaraan Pilkada Pangandaran cacat hukum dan berpotensi terjadinya korupsi.

Tidak hanya itu, menurutnya penyelenggara pilkada Pangandaran 2015 pun bermasalah. Pembentukan KPU Pangandaran sangat terlambat karena dilakukan beberapa pekan jelang pencoblosan.

Selain itu, pelimpahan wewenang PPK masih memakai SK dari KPU Ciamis, bukan SK KPU Pangandaran. Seharusnya, kata dia, sejak tahapan awal, proses pilkada dilakukan KPU Pangandaran.

“Sebelum tahapan awal hingga beberapa minggu sebelum pencoblosan, prosesnya dilakukan oleh KPU Ciamis. Tapi pas mau pencoblosan, baru KPU Pangandaran dilantik. Ada apa ini?” sesalnya.

Tidak hanya itu, dia pun mengkritisi sumber pendanaan pilkada di Pangandaran. Seharusnya, pilkada dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku daerah induk.

“Tapi kenapa dibiayai APBD Pangandaran,” katanya. Di tempat yang sama, Kasubag Hukum KPU Jabar Momon Setiawan mengatakan, sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Pangandaran terkait penyelenggaran pilkada.

“Diserahkan ke kabupaten/kota yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya. Menurutnya, KPU Jabar sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan fungsi yang ditentukan.

“Permintaan penundaan pelantikan, itu sudah bukan ranah KPU lagi. KPU Jabar di luar konteks persoalan ini. Karena kajian ini muncul setelah (pilkada) dibereskan oleh KPU,” katanya.

Adapun munculnya persoalan ini, KPU Jabar meminta pengadu menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang ada. Komisioner Bawaslu Jabar Asikin mengatakan, terkait pembentukan KPU Pangandaran, pihaknya sudah mengusulkan hal itu jauh hari sebelum proses tahapan pertama dilakukan.

“Bawaslu Jabar sudah menyarankan penyelenggara oleh KPU Pangandaran. Agar sesuai domisili. Itu yang benar,” katanya.

Terkait persoalan ini, menurutnya Bawaslu RI pun sudah mengetahuinya. “Atas laporan ke Bawaslu RI, kita tahu. Bawaslu Jabar sudah melakukan pemanggilan ke KPU provinsi, Ciamis, Pangandaran. Termasuk timsel yang memilih KPU Pangandaran. Tapi kita tidak diperkenankan menjawab di sini,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds