Dewan Usul Revisi Kebijakan Anggaran Pendidikan

Karyono

Karyono

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– DPRD Jabar meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi kebijakan tentang alokasi penghitungan fungsi pendidikan dan anggaran kesehatan. Anggaran Rp 5,4 triliun untuk pendidikan dinilai belum mencukupi secara keseluruhan. Lantaran bidang pendidikan bukan hanya dalam lingkup anggaran operasional, termasuk juga didalamnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Terlebih, anggaran sebesar 20 persen dari penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berkaitan dengan pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah berdampak pada penghitungan alokasi fungsi pendidikan. Anggaran sebesar 20 persen dari volume APBD untuk bidang pendidikan. Hal itu tidak sejalan dengan angka partisipasi pada 2019 mendatang yang baru mencapai 70 persen.

“Dengan penghitungan seperti itu angka Partisiasi pendidikannya sulit untuk dicapai,” ujar Yomanius, belum lama ini.

Dia menambahkan, Biaya Operasional Sekolah (BOS) provinsi yang mencapai Rp1,7 triliun pun berdmapak pada rata-rata lamanya sekolah siswa. Jika penyerapan penghitungan alokasi fungsi pendidikan termasuk anggaran 20 persen dari volume APBD tentu tidak akan mencukupi. Selain itu adanya program peningkatan mutu pendidikan yang juga menyerap dari anggaran pendidikan tersebut.

“Karena itu harus ada revisi kebijakan untuk mengeluarkan alokasi BOS dan penghitungan, sebab ini berdampak pada wajib pendidikan dasar yang rata-ratanya baru mencapai 7,6 tahun,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), Karyono mengungkapkan, sebagaimana peraturan tentang pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBD tersebut tidak termasuk pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah di Jabar. Sehingga hal itu tidak bersinergi dengan kebijakan Permendikbud no. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

“Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang digunakan selama ini. Sedangkan disisi lain kebijakannya untuk mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK,” ujar Karyono.

Ia menyarankan, sebaiknya anggaran pusat dengan anggaran provinsi harus dipisahkan pusat berapa provinsi berapa. “Memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu anggaran pendidikan ada kenaikan sekitar 20 persen,” kata dia. (mun)

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …

Sosok Habib Rizieq di Mata UAS

POJOKBANDUNG.com – Ustadz Abdull Somad (UAS) memberikan pandangannya terhadap sosok Habib Rizieq Shihab. Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu …