Ketua DPRD Ini Minta Pemprov Percepat Pembangunan di Jabar

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwa‎dewi Sundari

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwa‎dewi Sundari

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Belum lama ini Kementerian Keuangan menyatakan Jawa Barat berada di urutan dua besar sebagai pemerintah provinsi dengan dana yang mengendap di bank per Desember 2015. Anggaran yang merupakan dana transfer dari APBN ini berjumlah Rp 3,74 triliun.


Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, Pemprov Jabar harus melakukan percepatan pembangunan. Hal ini penting agar dana negara tersebut bisa terserap dengan baik.

Keterserapannya pun harus berlandaskan kesejahteraan masyarakat. “Ini awal tahun. Harus ada upaya percepatan pembangunan,” kata Ineu di Bandung, Kamis (28/1).

Ineu mengatakan, pihaknya akan intensif berkoordinasi dengan pemprov agar keterserapan anggaran bisa dilakukan dengan baik. “Kami akan koordinasi dengan pemda sebaik mungkin,” kata Ineu.

Ineu mengatakan, dengan adanya percepatan pembangunan, otomatis dana yang ada akan tergunakan sehingga meminimalisasi dana mengendap. Kendati begitu, Ineu mengakui, penyerapan APBD Jabar 2015 sudah cukup baik dengan lebih dari 90 persen.

Adapun kendala penyerapan ini terjadi karena adanya aturan yang memperketat pemberian dana hibah dan bantuan sosial. “Jadi ke depan harus ada formulasi baru untuk menyikapi aturan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tengah menyusun formulasi percepatan penyerapan anggaran untuk belanja dan pembangunan infrastruktur daerah. Dengan adanya formula tersebut, diharapkan pemerintah daerah tidak lagi kesulitan atau ketakutan dalam melakukan lelang atau tender sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi terlambat.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim ke daerah-daerah untuk mengidentifikasi persoalan pelaksanaan pembangunan di lapangan terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang infrastruktur. Sebab, tak jarang banyak pejabat atau petugas yang ketakutan atau ragu-ragu ketika hendak melakukan tender atau melaksanakan pembangunan.

Tim yang diterjunkan ke daerah, kata dia, ditugaskan untuk berkoordinasi dan memberikan arahan terkait kendala-kendala penyerapan dan pembangunan terutama pelaksanaan proyek-proyek strategis agar bisa lebih cepat terealisasi. Nantinya, kata Ardan, tim di lapangan akan mengidentifikasi apakah lelang pra DIPA yang dilakukan pemerintah terlaksana atau tidak.

Jika tidak, BPKP akan melakukan langkah evaluasi supaya bisa lebih cepat. “Tim saat ini sedang bekerja, formulasinya kemungkinan selesai pada Februari mendatang,” kata Ardan usai pelantikan Kepala BPKP Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (27/1).

Ardan menjelaskan, BPKP diberikan tugas khusus untuk mengawal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Proyek-proyek Strategis. Sedikitnya terdapat sekitar 253 proyek yang pengendaliannya akan diperkuat BPKP di lapangan.

“Kami akan mengawal dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan infrastruktur sampai ke tingkat desa,” katanya. Dia berharap, jajaran BPKP bisa bekerja keras menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara transparan dan akuntabel dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Terlebih, saat ini pemerintah pusat maupun daerah tengah melakukan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, listrik, dan kereta api. “BPKP punya tugas agar pembangunan yang dilakukan berjalan sesuai aturan,” ucapnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap BPKP lebih meningkatkan perannya sebagai auditor internal pemerintah yang proaktif dan terpercaya. Oleh karena itu, Heryawan meminta BPKP dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah.

Melalui pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan, Gubernur berharap akan terwujud pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan partisipatif di lingkungan Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, maupun BUMN/BUMD yang ada di Jabar. “Untuk mewujudkan good governance yang transparan dan bersih dari KKN kita berharap BPKP menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara preventif, represif dan edukatif,” ucapnya.

Heryawan mengaku bersyukur karena saat ini kerjasama BPKP dengan Pemprov Jabar dan kabupaten/kota di Jabar sudah terjalin dengan baik serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan melaksanakan supervisi pencegahan korupsi dan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pemerintah kabupaten/kota se-Jabar. Heryawan berharap kerjasama yang telah terjalin dengan BPKP ini bisa lebih ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan bersih dari KKN.

Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur. “Kita juga berharap meningkatnya pengawasan keuangan dan pembangunan di Jawa Barat ini dapat terus

Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Pemkot Belum Bisa Akses TPS Legok Nangka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kota Bandung tengah menghadapi masalah dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Seperti diketahui TPS Sarimukti masih bisa menerima …

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

KKI 2021 Dongkrak Pemulihan Ekonomi Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Dekranasda Jawa Barat serta stakeholder terkait …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Kol. Tek Videon Nugroho Yakinkan Sinovac Aman

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Didampingi oleh para Kepala Dinas, Komandan Wing Pendidikan Teknik Kolonel Tek Videon Nugroho, mengikuti Vaksinasi Covid-19 tahap …

Kodam Cendrawasih Siap Dukung PON XX Papua

POJOKBANDUNG.com, JAYAPURA – Dalam rangka meminta dukungan dari Kodam XVII/Cenderawasih, Ketua Umum KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin bersama rombongan melaksanakan …