LSM Ini Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Reses Anggota DPRD Kab Bandung

POJOKBANDUNG.com, BALEENDAH– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangkit Indonesia, melaporkan DPRD Kabupaten Bandung kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung atas dugaan penyelewangan anggaran reses tahun anggaran 2015, Rabu (27/1).


Ketua DPC Bangkit Indonesia Kabupaten Bandung, Hendra Boentaran, mengungkapkan, pelaporannya kepada Kejaksaan Negri Bale Bandung dikarenakan adanya dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan hampir semua anggota DPrD Kabupaten Bandung saat melakukan penyerapan aspirasim masyarakat atau reses.

“Setiap tahun, anggota DPRD melakukan reses 12 kali dengan anggaran Rp28.530.000 sekali reses sebelum dipotong PPN 10 persen,”tutur Hendra.

Dengan demikian, anggaran reses anggota DPRD Kabupaten Bandundalam stau tahun mencapai Rp Rp 5.706.000.000. Karena sudah mnjadi keharusan, semua anggota DPRD dipastikan menggelar reses.

Namun, kegiatan yang dilakukan dengan cara berkelompok, dimana dalam satu kegiatan, diisi oleh tiga sampai delapan anggota Dewan. Padahal, seharusnya reses dilakukan secara perseorangan.

“Dalam melakukan reses, setiap anggota DPRD harus menghadirkan 180 orang warga, jika dilakukan secara berkelompok, maka kalikan saja anggota DPRD yang hadir,”paparnya.

Dia mencontohkan, jika dalam satu kali reses dilakukan oleh tiga anggota DPRD, maka peserta reses paling tidak adalah 540 warga. Namun, pada kenyataanya walaupun reses dilakukan berkelompok, warga yang diundangg hanya 180 orang saja.

Akibat penggabungan ini, menurut Hendra, anggaran untuk konsumsi peserta, honor pemateri, honor pembaca doa, perlengkapan acara, dan kebutuhan lainnya, ikut digabungkan. Akibatnya, hanya satu paket anggaran untuk satu anggota dewan yang terpakai. Laporan penggunaan anggarannya pun digandakan untuk anggota dewan lainnya.

“Dalam laporannya, kami menemukan mereka memanipulasi daftar hadir, pemalsuan tanda tangan peserta yang itu-itu saja orangnya, kuitansi konsumsi, sampai tanda honor pemateri. Ini dilakukan untuk mengambil keuntungan. Sebagian kasus, mereka seolah melaksanakan reses, padahal tidak,” katanya.

Asumsi kerugian negara akibat penyalahgunaan ini, katanya, mencapai Rp 4 miliar dari total anggaran reses per tahun. Laporan ini, menurut Hendra, didapat dari hasil investigasinya dalam menanggapi laporan warga ihwal kejanggalan kegiatan reses.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PDIP, Hen Hen Asep Suhendar, membantah informasi tersebut. Apalagi, secara pribadi, dirinya kerap melaksanakan kegiatan reses seorang diri. Selama setahun ini, ia telah menggelar reses sebanyak empat kali di Dapil I, yang meliputi Soreang, Ciwidey, Pasirjambu dan Rancabali.

“Kalau yang lain saya tidak tahu yah. Tapi kalau saya selama ini dilakukan yah sendirian. Karena kalau berkelompok dengan yang lain, saya juga tidak mau, karena kan ada target atau tujuan politik saya terhadap konstituen yang selama ini mendukung saya. Nah kalau rame-rame, saya pikir tidak akan efektif juga, karena saya juga harus memikirkan aspirasi konstituen yang selama ini setia mendukung saya dong,”ujarnya.

Begitu juga, kata Hen Hen, soal dokumen atau surat-surat pertanggunjawaban penggunaan dana reses. Dikerjakan sebaik mungkin, secara transparan, akuntabel dan memang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu artinya, sama sekali tidak ada rekayasa atau pemalsuan dokumen.

“Semua administrasi pertanggungjawaban yah dikerjakan sesuai kenyataan saat pelaksanaan. Terakhir yang saya ingat, yakni saya reses di daerah Kecamatan Rancabali dan beberapa daerah lainnya di Dapil saya,”katanya. (mld)

Loading...

loading...

Feeds