Kasus LGBT, Anggota DPRD Jabar Ini Sebut Darurat Penyimpangan Seksual

ilustrasi

ilustrasi

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Kalangan DPRD Jawa Barat merasa prihatin dengan maraknya sosial media yang berpotensi merusak moral generasi muda. Salah satunya dengan adanya akun twitter terkait komunitas lesbi, gay, biseks, dan transgender.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, saat ini degradasi moral terjadi terutama di generasi muda yang sudah banyak tercemar oleh pemikiran menyimpang. Adanya akun twitter komunitas LGBT, kata Untung, sangat berpotensi merusak moral generasi muda.

Kondisi ini mengancam generasi muda di Jabar yang jumlahnya sangat banyak. “Sebagai provinsi yang penduduknya hampir 50 juta, generasi mudanya banyak. Jadi ini bisa mengarah ke darurat penyimpangan seksual,” kata Untung di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Rabu (27/1).

Untung menyebut, Jabar bisa menjadi basis komunitas LGBT dengan banyaknya generasi muda. “Ini warning ke semua pihak. Kita akan koordinasi, rapat terpadu. Saya khawatir Jabar dijadikan semacam tempat basisnya LGBT,” katanya.

Oleh karena itu, Untung meminta pemerintah melakukan langkah tepat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Salah satunya dengan memberi porsi yang lebih besar pendidikan karakter dan agama dalam kurikulum sekolah.

“Sekarang terlalu sedikit,” katanya. Tidak hanya itu, Untung pun meminta orang tua di rumah bisa menjalankan tugasnya dengan baik terkait pengawasan dan bimbingan anak-anak.

Lebih lanjut Untung katakan, LGBT ini merupakan penyakit yang harus segera diatasi. Adanya pihak-pihak yang ingin pengakuan LGBT harus segera diluruskan pemikirannya.

“Ini bukan sebatas urusan pribadi. Ini masuk kualifikasi penyakit sosial,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Jabar Dewi Sartika mengatakan, pihaknya akan menyelidiki twitter LGBT tersebut. Hal ini dikhawatirkan merusak moral anak mengingat informasinya disebarkan melalui media sosial yang mudah diakses secara bebas.

Melihat kondisi ini, pihaknya butuh dukungan dari seluruh pihak mengingat pekerjaan perlindungan anak terhadap anak bukan hal mudah. Setiap saat anak-anak bisa terancam dari berbagai aksi kekerasan dari lingkungan di sekitarnya.

“UU-nya sudah bagus tapi pelaksanaannya belum optimal. Padahal pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,” katanya.

Dalam UU tersebut, kata Dewi, anak mempunyai hak untuk hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari ketelantaran, kekerasan, dan diskriminasi.

Menurutnya, Pemprov Jabar mendukung perlindungan anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Pentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor penting melindungi anak-anak karena keluarga merupakan awal pemantauan terhadap perilaku anak.

“Jika ada kekerasan, biasanya terjadi perubahan terhadap perilaku anak. Keluarga mesti menjadi yang terdepan melakukan monitoring tumbuh kembang anak,” katanya.

Selain soal pendidikan formal dan informal, keluarga harus memberikan bekal tentang agama yang kuat kepada anak-anak. “Ini bisa menjadi modal awal untuk mencegah aksi kekerasan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Telkomsel Hadirkan To The POIN Festival

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA–Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Telkomsel kembali memberikan program spesial kepada seluruh pelanggan setia dengan menggelar …