DPRD Jabar Usulkan Sanksi Pidana untuk Pelanggar KBU

Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara (KBU)

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–DPRD Jawa Barat mengusulkan agar para pelanggar aturan di Kawasan Bandung Utara tidak hanya dikenai sanksi administratif namun juga dijerat sanksi pidana. Dewan menilai pelanggaran di wilayah KBU berdampak besar terhadap kehidupan jutaan orang di wilayah Cekungan Bandung sehingga layak dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Anggota Panitia Khusus KBU DPRD Jabar, Bambang Mujianto, mengatakan, pelanggaran di wilayah KBU yang berada di empat kabupaten/kota yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat sudah sangat massif. Banyaknya pelanggaran di wilayah KBU tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup jutaan penduduk di Cekungan Bandung.

“Merusak lingkungan menjadi kejahatan kemanusiaan. Dewan akan mendorong sanksi seberat mungkin bagi perusak lingkungan di KBU. Tidak cukup kalau hanya diberikan sanksi administratif atau penertiban, tapi harus dikenai sanksi pidana karena merupakan kejahatan lingkungan,” kata Bambang di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (25/1).

Bambang menjelaskan, usulan pemberatan sanksi bagi para pelanggar aturan pembangunan di KBU akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah yang saat ini tengah dibahas pansus DPRD. Raperda yang tengah dibahas tersebut diharapkan menjadi pengganti perda KBU saat ini yang dinilai kurang tegas dan banyak celah yang sering dimanfaatkan terutama oleh para pengusaha yang hendak membangun hunian, hotel, atau restoran di wilayah KBU.

“Kita ingin menyempurnakan perda KBU agar lebih tegas. Bagaimana mendesain KBU ke depan. Jangan sampai wilayah KBU habis. Artinya setelah perda ini ditetapkan, jangan ada lagi pembangunan tidak berizin di KBU,” paparnya.

Meski sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang KBU, kata Bambang, aturan tersebut diakui kurang efektif untuk mengantisipasi banyaknya pelanggaran pembangunan di wilayah KBU. Akibatnya berbagai pelanggaran masih terus terjadi hingga saat ini.

Padahal, perda tersebut dengan tegas menyatakan bahwa siapa pun tidak boleh membangun atau memanfaatkan lahan di wilayah KBU tanpa adanya rekomendasi dari Pemprov Jabar. Namun faktanya, ribuan bangunan terus bermunculan meski sama sekali tidak mengantongi izin.

Oleh karena itu, katanya, dewan berkomitmen untuk menyempurnakan perda tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar lebih komprehensif. “Aturan yang ada saat ini masih kurang tegas. Masih tampak abu-abu. Saya melihat belum ada ketegasan dalam hal regulasinya baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapya.

Menurut Bambang, upaya menyelamatkan KBU sangat penting. Sebab, KBU memiliki fungsi sebagai daerah resapan air bagi wilayah di bawahnya yakni daerah Cekungan Bandung.

Bila pelanggaran terus terjadi dan tidak ditindak tegas, lanjut Bambang, suatu saat KBU hanya tinggal cerita. “Saya yakin bila dibiarkan KBU bisa jadi tinggal 10 persen lagi. Fungsi serapannya bisa hilang. Bahkan bisa jadi lahan di KBU bisa habis. Oleh karena itu, semua stakeholders harus sinergis, tidak boleh jalan sendiri-sendiri lagi,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Gelaran The NextDev, Lanjutkan Inovasi Digital

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA- Telkomsel kembali menyelenggarakan The NextDev Talent Scouting dan The NextDev Academy tahun 2020. Pengumuman tersebut dilakukan dalam kegiatan …