Waduh… Sempadan Sungai di KBB Mulai Marak Bangunan Liar

bangunan liar

bangunan liar

 


POJOKBANDUNG.com, KBB–Sempadan sungai yang berada di Kabupaten Bandung Barat seluruhnya dipenuhi bangunan liar (bangli), baik rumah tinggal, sampai tempat usaha. Meski Dinas Binamarga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan (DBSDAP) Kabupaten Bandung Barat belum memiliki data resmi, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan bangli.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Air Dinas Bina Marga KBB Durahman menuturkan, Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 30 sungai besar maupun kecil yang bermuara ke Sungai Citarum. Sebagian besar bangli banyak terdapat di sempadan sungai wilayah perkotaan, mulai dari Lembang, Parongpomng, Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Batujajar, dan sebagainya.

“Banyak di antaranya yang sudah lama berdiri, saat wilayah Kabupaten Badnung Barat menjadi bagian kabupaten Bandung,” tuturnya kepada wartawan di Ngamprah, selasa (12/1).

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya untuk mengendalikan bangunan-bangunan yang ada di daerah sempadan aliran sungai yang bermuara ke aliran sungai Citarum di wilayahnya. Pasalnya di daerah tersebut, banyak bangunan yang telah berdiri.

Durahman mengklaim, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk bangunan-bangunan yang telah berdiri di daerah sempadan aliran sungai. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Dia menjelaskan, wilayah KBB sedikitnya ada 30 aliran sungai yang bermuara ke sungai Citarum. Melihat jumlah itu, tentunya diperlukan pengendalian terhadap bangunan-bangunan yang telah dan akan berdiri.

“Ini harus ada pengendalian dan upayanya wilayah-wilayah ini jangan sampai terganggu oleh bangunan-bangunan terutama masalah sempadan,” ungkapnya.

Menurutnya, daerah sempadan semestinya dapat dimanfaatkan untuk sumber air, fasilitas jembatan, jalur pipa gas, jalur kabel listrik dan kegiatan-kegiatan lainnya bukannya malah didirikan sejumlah bangunan. “Catatannya di wilayah ini masih banyak bangunan yang tidak diperkenankan telah berdiri,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk mengendalikan bangunan-bangunan di sempadan sungai, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat sebaiknya tidak mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Terutama sempadan di sungai Citarum yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Masyarakat di wilayah sempadan semestinya harus pindah, Pemkab Bandung Barat sejauh ini masih toleran kepada warga dan kami terus sosialisasikan hal ini, khusus sungai di KBB yang bermuara ke Citarum diatur Permen PU. Tanggung jawab kita memantau dan mengawasi. Kita tidak memberikan izin,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds