Pengamat: Pemprov Jabar Kurang Agresif Menata Aset

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai kurang agresif dalam menata aset yang dimiliki. Sebab, hingga saat ini masih banyak aset yang belum terdata dengan baik.


Pakar Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan, aset menjadi persoalan klasik bagi setiap pemerintah daerah. Banyak daerah yang menyepelekan pendataan aset meski hal ini menjadi sumber pendapatan asli daerah.

“Di Jabar juga banyak aset-aset yang belum terdata dengan baik. Menurut saya pemerintah kurang agresif dalam menangani masalah tersebut,” tutur Asep saat dihubungi, Rabu (6/1).

Asep meminta Pemprov Jabar memberi perhatian khusus persoalan aset ini. Jangan sampai, aset yang dimiliki pemerintah itu diambil oleh masyarakat atau pihak lainnya.

“Saya kira biro khusus pengelolaan aset di Pemprov Jabar harus bisa mengelolanya dengan baik. Bagaimana aset itu didata dan dijadikan sumber PAD,” ujarnya.

Dia menyontohkan, sertifikasi aset menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi sehingga banyak pengakuan dari pihak lain atas aset. Selain sudah diklaim oleh pihak lain, pengelolaan aset pun sering berbenturan dengan birokrasi.

Asep menyebut, terdapat beberapa aset yang diklaim oknum pejabat sebelumnya. “Banyak aset yang diklaim oleh oknum pejabat, seperti mantan sekda ataupun kepala dinas. Hal tersebut membuat pemerintah sulit untuk mensertifikasi aset-asetnya,” paparnya.

Oleh karena itu, Asep meminta Pemprov Jabar tegas dan cepat dalam mengelola aset. “Setiap tahun anggaran dikucurkan. Kenapa itu tidak dikelola dengan baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Asep mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah yang khusus mengelola aset agar bisa sinkron dengan biro aset. “Jadi bironya untuk mendata, BUMD-nya untuk mencari sumber PAD,” ucapnya.

Asep menambahkan, aset yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, salah satunya untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian. “Salah satu kriteria WTP adalah pengelolaan aset yang baik. Kenapa Kota Bandung dulu tidak mendapatkan WTP, karena pengelolaan aset mereka buruk. Nah, Jabar harus bisa mempertahankan WTP itu dengan mengelola aset dengan baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Jabar, Ricky Kurniawan, mengatakan, masih banyak aset pemprov yang diklaim masyarakat. Bahkan, Ricky menyebut, banyak masyarakat dan perusahaan yang sudah memiliki sertifikat sah terkait kepemilikan aset pemprov.

Ricky pun meminta pemprov agar membenahi pendataan aset. “Aset kita ini dari datanya amburadul. Kita sempat minta data. Ternyata banyak yang tidak jelas. Kita diberikan data setebal buku yang tidak sistematis,” kata Ricky di Gedung DPRD Jabar, Bandung.

Ricky mempertanyakan sistem pendataan aset yang dilakukan pemprov. “Masa data aset tanah dan bangunan nyampur-nyampur, dan ada tulisannya yang menggunakan spidol. Kita kesulitan untuk membacanya,” ucap Ricky.

Menurut Ricky, sebenarnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik perbaikan penataan aset Pemprov Jabar. Saat itu, kata Ricky, Heryawan telah membuat satu kebijakan panitia aset dari internal pemprov.

Bahkan, kata Ricky, Heryawan sudah membuat nota kesepahaman dengan BPN terkait sertifikasi tanah. “Cuma masalahnya agak lamban. Padahal kita sudah membuat MoU dengan BPN itu sebelum tahun 2012, tapi kayaknya sampai sekarang sama, belum ada tindak lanjut. Kita tidak tahu sampai sekarang aset Pemprov Jabar,” paparnya.

DPRD Jabar sebelumnya berencana untuk membuat pansus aset agar program Gubernur bisa selaras. Namun, berdasarkan pantauan Ricky, masih banyak aset yang dikuasai oleh masyarakat.

“Contohnya di Cirebon. Di sana banyak masyarakat punya sertifikat tanah, padahal itu aset pemerintah.

Selain itu, Ricky pun mensinyalir, tidak menutup kemungkinan aset pemprov ada yang digunakan oleh perusahaan. “Memang masalah yang paling utama saat ini adalah data base. Sampai sekarang saya saja masih belum tahu data aset kita di mana. Seperti di Bogor, kita minta aset tanah dan bangunannya berapa, kita tidak tahu. Saya tahunya dari plang, ‘tanah ini milik provinsi’,” bebernya.

Ricky pun menilai penataan aset tidak optimal karena adanya tumpang tindih di antara organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, Ricky meminta Biro Aset untuk dievaluasi.

“Masalah aset ini masalah klasik. Bukan kita tanpa usaha. Selalu kita suarakan dari dulu, tapi tetap seperti ini,” ucapnya.

Ricky menambahkan, saat studi banding di Jawa Tengah, Biro Aset Jateng punya agenda untuk menginventarisasi aset. Dalam waktu satu tahun, Pemprov Jateng bisa memberikan sertifikasi ratusan hingga ribuan aset.

“Kalau Jabar susah ya. Saya juga heran. Dari zaman Belanda ini belum selesai-selesai,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds