Awal 2016, Organda Kesulitan Mengatur Lalu Lintas Angkutan Barang

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, Terpaut pengaturan lalu lintas angkutan barang melalui Surat edaran No. SE 49 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Surat edaran Menteri Perhubungan No. SE 48 Tahun 2015 tentang pengaturan lalu lintas dan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang pada masa angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016.


Organda mengapresiasi Pemerintah dalam upaya kemacetan memasuki tahun baru 2016. Namun demikian ketentuan itu, menurut Organda kurang tepat. Pasalnya, mengingat jangka waktu pemberlakuan yang terlalu pendek, sehingga mempersulit implementasi dilapangan. “Selain itu, pada kenyataannya kemacetan terjadi dikarenakan antrian di pintu tol dan lonjakan kendaraan pribadi bukan sepenuhnya karena angkutan barang. Pemberitahuan ini sangat singkat,” ujar Ivan Kamadjaja, Kepala Dewan Pimpinan Pusat Organda pada indopos (JPNN Group), Kamis (31/12).

Untuk itu, dia menambahkan, diusulkan dapat merevisi surat edaran berupa pemberlakuan hanya tanggal 2-3 Januari 2016 pada saat puncak arus balik. Kemudian diperlukan koordinasi lintas sektoral terkait penataan ulang penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas angkutan publik.

Sedangkan pelarangan operasi kendaraan angkutan barang dilakukan selektif hanya pada wilayah yang diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas yang tinggi. Sehingga larangan operasi itu tidak terlalu mengganggu distribusi logistik nasional.

Sosialisasi pun perlu dilakukan dengan langkah tindak lanjut operasional di lapangan mengacu surat edaran yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan terkait.

Untuk petunjuk pelaksanaannya, pelarangan operasi kendaraan angkutan barang berlaku mulai tanggal 30 Desember 2015 sejak pukul 00.00 WIB s/d tanggal 3 Januari 2016 sejak pukul 24.00 WIB di jalan nasional (Jalan Tol dan Jalan non Tol serta jalur wisata di wilayah Provinsi Lampung, Pulau Jawa dan Provinsi Bali).

Dimana, Hally Hanifah, Kepala Departemen Angkutan Barang menerangkan, untuk kendaraan barang yang di larang beroperasi adalah kendaraan pengakut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan) kereta gandengan (truk gandengan) serta kontainer kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2.

Sebaliknya, pelarangan tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, barang antar pos, barang ekspor-impor dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas serta Tanjung Perak.

Tentunya berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Pengelola Jalan Tol. Bagi pelanggar maka akan dilakukan penindasan sesuai kewenangannya. Seperti pelanggaran rambu larangan dan rambu perintah dikenakan sanksi sesuai pasal 282 dan pasal 287 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Ditambahkannya, pada SE 48 dan 49, penafsiran tentang lokasi, jenis kendaraan dan jenis muatan yang mendapat dispensasi. Hal ini dijadikan peluang bagi oknum polisi untuk meminta duit Rp 500 ribu-Rp 1 juta per truk. “Namun setelah nego menjadi Rp 150 ribu,” terangnya. (ibl/ary)

Loading...

loading...

Feeds

Tersangka, Rizieq Syihab Terancam 6 Tahun

Polda Metro Jaya akhirnya resmi melayangkan surat panggilan kepada Rizieq Syihab. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dipanggil terkait kerumunan saat …

Teras Cihampelas Sepi, Begini Penampakannya!

  POJOKBANDUNG,com, BANDUNG – Sempat menjadi salah satu primadona kawasan wisata belanja Kota Bandung, kondisi Teras Cihampelas kini memprihatinkan. Tak …