Lewat Jalan Pasteur Nanti Mah Harus Bayar

Kawasan Jalan Pasteur

Kawasan Jalan Pasteur

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG-Guna mengurangi kemacetan di ruas jalan utama, DPRD Kota Bandung kini tengah menggodok kebijkan Electronic Road Pricing (ERP). Ini merupakan kebijakan tentang jalan berbayar elektronik di ruas jalan rawan macet.


Hal itu diungkapkan anggota DPRD Folmer SM Silalahi. “Ini merupakan revisi Perda tentang perhubungan dan retribusi diantaranya ada ERP dan kenaikan parkir bahu jalan,” ujar Folmer baru-baru ini.

Folmer mengatakan, penerapan jalan berbayar diharapkan mengurangi kemacetan di jalan-jalan tertentu. Misalnya di Jalan Pasteur, yang dinilai sangat padat dan rawan kemacetan. ‎

“Semua mobil pribadi yang melintas di Pasteur harus bayar baik warga Kota Bandung maupun wisatawan. Dengan tarif kurang lebih di ats Rp 20 ribu,” ujar Folmer.

Tujuan diberlakukannya jalan berbayar dengan harapan para pemilik kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.
Rencananya, sistem ini akan diberlakukan tahun depan, sambil membenahi angkutan umum.

“Pemkot minta masyarakat beralih ke angkutan umum tentunya harus menyiapkan sarana prasarana yang terbaik, aman dan nyaman,” papar Folmer.

Tahap awal sebagai uji coba, dilakukan secara manual karena secara elektronik butuh waktu.

Revisi lainnya yaitu terkait kenaikan parkir bahu jalan. Alasannya, jika tarif tinggi maka para pemilik kendaraan tidak parkir di bahu jalan sehingga mengurangi kemacetan.

Sementara, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan, rencana Pemkot Bandung akan menerapkan ERP masih kurang tepat.

‎”‎Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum penerapan ERP ini diterapkan, ‎sistem manajemen transportasi angkutan umum mutlak harus di benahi, jika tidak maka sistem ERP ini hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik yang lain,” ‎ terang Aan.

‎Aan menilai, sebaiknya pemkot memetakan data potensi transportasi di Kota Bandung, jumlah comuter di Bandung dan sekitarnya kemudian berapa jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di kota Bandung.  ‎”Idealnya, jumlah kendaraan 20 sampai 40 persen dari populasi penduduk,” tegasnya.‎

Aan menambahkan, di negara maju seperti Singapura saja perlu delapan tahun persiapan penerapan ERP ini, karena harus mempersiapkan sistem transportasi massa yang baik.

‎”Jika kota Bandung memaksakan penerapan ERP ini sekarang, tidak akan efektif, malah dikhawatirkan dampaknya selain kemacetan akan semakin parah, juga membengkaknya beban ekonomi yang harus dikeluarkan masyarakat,” paparnya.

‎Sebaiknya, lanjut Aan, tahap awal untuk mengurangi kemacetan Pemkot Bandung harus membenahi transportasi massa, sebagai solusi untuk mengurangi kendaraan pribadi.

‎”Jika sistem transportasi, kenyamanan dan keamanan angkutan umum sudah baik, maka masyarakat akan lebih memilih pindah ke angkutan umum dari pada mobil pribadi, karena biayanya lebih murah,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds

Habib Rizieq Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com,JAKARTA– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab minta maaf karena beberapa waktu lalu dirinya membuat kerumunan massa …

Viral Azan Serukan Jihad

POJOKBANDUNG,com, BANDUNG – Aksi sekelompok orang yang mengumandangkan azan pada beberapa tempat viral di media sosial (medsos). Namun, dari panggilan …