Walah! Hak Pilih di Kab. Bandung Rawan Diperjual-belikan

SOSIALISASI: Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana melakukan sosialisasi Pilkada Kabupaten Bandung yang digelar PJI Kabupaten Bandung di Kampus Unibba, Baleendah

SOSIALISASI: Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana melakukan sosialisasi Pilkada Kabupaten Bandung yang digelar PJI Kabupaten Bandung di Kampus Unibba, Baleendah

POJOKBANDUNG.com, BALEENDAH – Masyarakat masih melihat cabup/cawabup yang akan dipilihnya harus menguntungkan pribadinya atau setidaknya hak pilihnya bisa dibeli baik secara tunai atau pun pemberian dalam bentuk barang. Cara berpikir pragmatis tersebut belum bisa hilang lantaran kemiskinan masih lebih dominan untuk dipengaruhi hak pilihnya.


Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana tidak menampik jika masih ada masyarakat yang berpikir pragmatis menghadapi pilkada. Hingga kini pun, kata Atip, sebagian masyarakat masih bersikap pragmatis untuk memotivasi mereka menggunakan hak pilihnya, dalam artian memilih berdasarkan pemberian. Dalam kasus ini faktor kemiskinan pun menurutnya masih mempengaruhi.

“Money politic itu memang selalu tercium dalam pilkada, namun cukup sulit juga untuk dibuktikan. Money politic juga tidak selalu dalam bentuk bagi-bagi uang, tapi juga bisa dalam bentuk pemberian sembako atau barang berharga lainnya,” terang Atip saat Sosialisasi Pilkada Kabupaten Bandung yang digelar PJI Kabupaten Bandung di Kampus Unibba, Baleendah, Senin (7/12/15).

Padahal, imbuh dia, hak pilih itu terlalu murah jika ditukar dengan hanya selembaran puluhan ribu rupiah. Sebab efeknya berlangsung hingga lima tahun ke depan. Mahasiswa sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan sangat diharapkan peranannya dalam memberikan pendidikan politik.

“Tugas kita semua untuk terus memberikan penyadaran, termasuk teman-teman mahasiswa untuk turut berpartisipasi memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat awam khususnya masyarakat yang cenderung pragmatis itu,” tandas Atip.

Pihaknya pun tak bosan-bosan memperingatkan baik secara lisan maupun tulisan kepada tiap pasangan calon untuk tidak melakukan money politic. Sebab dampaknya bila paslon itu terbukti melakukan money politic bisa jadi tereliminasi dari pemilihan.

“Apalagi paslon yang terbukti ber-money politic itu menang dalam pilkada, dia bisa langsung dieliminasi. Bahkan bisa dipidanakan,” tandas Atip.

Selain soal money politic, melalui Sosialisasi Pilkada Kabupaten Bandung ini KPU juga gencar mengkampanyekan agar masyarakat tidak golput. “Kami berharap masyarakat tidak ada yang golput. Gunakan hak pilih, datang ke TPS dan pilihlah pasangan calon yang sesuai dengan kepentingan dan pilihan masing-masing pemilik hak suara,” ucapnya.

Senada dengan Atip, Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Bandung, Iwa Ahmad Sugriwa menjelaskan digelarnya sosialisasi Pilkada Kabupaten Bandung ini untuk meredam angka golput di masyarakat dan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

“Tujuannya, untuk mensosialiasikan dan membuka kesadaran publik, khususnya pemilih pemula di kalangan mahasiswa, akan pentingnya Pilkada bagi masa depan kehidupan demokrasi di Kabupaten Bandung,” kata Iwa dalam sambutannya.

Ditempat yang sama, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung (Unibba), Dalli mengaku bingung dengan sikap masyarakat yang masih cenderung pragmatis menghadapi Pilkada Serentak Kabupaten Bandung 9 Desember 2015.

“Saya tanya ke tetangga saya, pilkada mau nyoblos yang mana? Mereka hanya menjawab, ah siapa saja lah yang ngasih itu yang mau dicoblos. Masyarakat juga tidak perlu tahu siapa saja calon bupati/wakil bupati Bandung, nu penting mah kaharti (yang penting mah jelas),” ungkapnya. (apt)

Loading...

loading...

Feeds